Page 674 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 44 -

Pasal 43
(1) Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan oleh Petugas
Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan atau modifikasi Kapal Perikanan di luar
negeri dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kelaikan
Kapal Perikanan pada kantor perwakilan Republik
Indonesia di tempat Kapal dibangun atau dimodifikasi.
(3) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki
Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, Direktur
Jenderal menugaskan Petugas Pemeriksa Kelaikan
Kapal Perikanan dari kantor perwakilan Republik
Indonesia terdekat atau dari Kementerian untuk
melaksanakan inspeksi.

Pasal 44
(1) Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan atau modifikasi Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),
dilaksanakan setelah pelaku usaha menyampaikan
surat pemberitahuan siap dilakukan inspeksi kepada
Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal menugaskan Petugas Pemeriksa
Kelaikan Kapal Perikanan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
melakukan inspeksi Kapal Perikanan pada
pembangunan Kapal Perikanan atau modifikasi Kapal
Perikanan dengan mengacu kepada tahapan inspeksi
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 dan Pasal 42.

DITJEN PSDKP
664