Page 679 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 49 -

a. Surat Ukur Kapal Perikanan dalam negeri, dalam
hal menggunakan metode pengukuran dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf a; dan
b. Surat ukur internasional, dalam hal
menggunakan metode pengukuran internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf b.
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Ukur
Kapal Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Ukur
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayaran.

Pasal 52
(1) Pengukuran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan dengan
mengukur fisik Kapal Perikanan.
(2) Dalam hal data ukuran dari ruangan tidak dapat
diperoleh melalui pengukuran fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan gambar
rancang bangun Kapal Perikanan sebagai alat bantu
untuk memperoleh data ukuran ruangan dimaksud.
(3) Dari hasil pengukuran fisik Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli Ukur Kapal
Perikanan menetapkan Tonase Kapal Perikanan
dengan menyusun Daftar Ukur Kapal Perikanan.
(4) Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal
untuk memperoleh pengesahan dengan melampirkan
dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan Surat
Ukur Kapal Perikanan.

DITJEN PSDKP
669