Page 678 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 48 -

mengukur Kapal Perikanan yang akan beroperasi di
WPPNRI dan Laut Lepas.
(3) Metode pengukuran internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mengukur Kapal Perikanan yang akan beroperasi ke
luar negeri dan/atau yurisdiksi negara lain.
(4) Kapal Perikanan yang telah diukur dengan metode
pengukuran internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat diukur ulang dengan metode
pengukuran dalam negeri.

Pasal 50
(1) Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) disusun sesuai dengan metode
pengukuran yang dipergunakan dan ditandatangani
oleh Ahli Ukur Kapal Perikanan yang melakukan
pengukuran.
(2) Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal
atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan
pengesahan.
(3) Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicatat dalam basis data pengukuran
dan diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Daftar Ukur
Kapal Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format Daftar Ukur
Kapal Perikanan internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayaran.

Pasal 51
(1) Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

DITJEN PSDKP
668