Page 680 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 50 -

(5) Pengesahan Daftar Ukur Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh
Direktur Jenderal apabila perhitungan dan
pengukuran Kapal Perikanan yang dilakukan telah
sesuai dengan metode pengukuran Kapal Perikanan
yang digunakan.

Pasal 53
(1) Penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan dilakukan
oleh:
a. Direktur Jenderal; atau
b. kepala Pelabuhan Perikanan unit pelaksana
teknis lingkup Direktorat Jenderal.
(2) Penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar
Ukur Kapal Perikanan yang telah disahkan oleh
Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (5).
(3) Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan lokasi yang
memiliki kode pengukuran.
(4) Kode pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan
mengacu pada kode pengukuran yang berlaku pada
sektor pelayaran.

Pasal 54
(1) Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan
harus diterbitkan Surat Ukur Kapal Perikanan baru
dalam hal Kapal Perikanan mengalami:
a. perubahan bangunan yang menyebabkan rincian
ukuran dan/atau Tonase Kapal Perikanan yang
tercantum dalam Surat Ukur Kapal Perikanan
berubah; dan/atau
b. penggantian nama Kapal Perikanan.

DITJEN PSDKP
670