Page 681 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 51 -

(2) Surat Ukur Kapal Perikanan baru sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sebagai pengganti dari Surat
Ukur Kapal Perikanan lama yang sudah tidak berlaku,
diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran ulang.
(3) Hasil pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan dalam menyusun Daftar Ukur
Kapal Perikanan hasil pengukuran ulang.
(4) Surat Ukur Kapal Perikanan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55
Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan tidak dapat
diterbitkan kembali dalam hal Kapal Perikanan tidak
dipergunakan lagi karena:
a. ditutuh (scraping);
b. tenggelam;
c. terbakar habis; atau
d. dinyatakan hilang/musnah.

Pasal 56
Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) dinyatakan batal apabila:
a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan metode
pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a;
b. diperoleh secara tidak sah; dan/atau
c. digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 57
Pemilik, operator Kapal Perikanan, atau Nakhoda harus
segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
atau kepala Pelabuhan Perikanan di tempat Kapal
Perikanan berada dalam hal terjadi perombakan Kapal
Perikanan yang menyebabkan perubahan data yang ada
dalam Surat Ukur Kapal Perikanan.

DITJEN PSDKP
671