Page 696 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 696

- 66 -

                         b.   secara berkala.
                     (3)  Pemeriksaan  alas untuk  pertama kali  sebagaimana
                         dimaksud ayat  (2)  huruf a dilakukan dalam rangka
                         memperoleh:
                         a.   surat keterangan docking atau galangan; atau
                         b.   surat keterangan tukang  yang diketahui  oleh
                            kepala   Pelabuhan  Perikanan,   camat,  atau
                            lurah/kepala desa setempat.
                     (4)  Pemeriksaan  alas  secara  berkala   sebagaimana
                         dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
                         a.   Kapal Perikanan berbahan material:
                            1.   kayu, dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
                            2.   fiberglass,  dilakukan 1 (satu)  tahun sekali;
                               dan
                            3.   material baja dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
                         b.   Kapal Perikanan yang  tersertifikasi  oleh  Badan
                            Klasifikasi, dilakukan sesuai ketentuan peraturan
                            perundang-undangan di bidang Klasifikasi.

                                       Pasal 75
                     (1)  Inspeksi Kapal Perikanan, pengujian Kapal Perikanan,
                         dan pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan dilakukan
                         oleh Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
                     (2)  Persyaratan  untuk  dapat ditunjuk sebagai Petugas
                         Pemeriksa Kelaikan Kapal  sebagaimana dimaksud
                         pada ayat (1), sebagai berikut:
                         a.   pegawai negeri sipil lingkup Kementerian; dan
                         b.   lulus  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan
                            pemeriksaan  kelaikan  Kapal Perikanan  yang
                            dibuktikan dengan sertifikat; dan
                         c.   memperoleh pengukuhan oleh Direktur Jenderal.
                     (3)  Petugas  Pemeriksa  Kelaikan  Kapal   Perikanan
                         sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  ditetapkan
                         dengan Keputusan Direktur Jenderal.





                              DITJEN PSDKP
                                   686
   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701