Page 701 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 71 -

Pasal 85
(1) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Kapal
Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi; dan/atau
b. bimbingan teknis dan/atau asistensi pelaksanaan
pendaftaran Kapal Perikanan di provinsi.

Pasal 86
(1) Kapal Perikanan dihapus dari daftar Kapal Perikanan
Indonesia dalam hal:
a. Kapal Perikanan didaftarkan di negara lain atau
berganti bendera kebangsaan;
b. Kapal Perikanan dialihfungsikan menjadi
nonKapal Perikanan;
c. Kapal Perikanan beralih kewenangan
pendaftaran;
d. pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang
Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan
atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan
Ikan 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal
berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha
subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan
Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan;
e. Buku Kapal Perikanan dibatalkan;
f. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan
pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dirampas untuk negara;
g. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan
pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dimusnahkan;
h. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi
sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam atau
kandas;
i. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi
sebagai Kapal Perikanan karena terbakar;

DITJEN PSDKP
691