Page 703 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 73 -

Pasal 87
(1) Setiap Orang untuk mengajukan permohonan
penghapusan Kapal Perikanan kepada Direktur
Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya, harus
melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal Kapal Perikanan dihapus dari daftar
Kapal Perikanan Indonesia karena beralih kewenangan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) huruf c, ditambahkan persyaratan berupa:
a. Surat Izin Usaha Perikanan; dan
b. bukti kepemilikan Kapal Perikanan.

Pasal 88
(1) Kapal Perikanan yang didaftarkan di provinsi dan
telah berpindah:
a. kepemilikan; dan/atau
b. domisili kepemilikan,
pada provinsi yang berbeda harus didaftarkan ke
provinsi yang dituju dengan melampirkan surat
keterangan penghapusan Kapal Perikanan dari
provinsi asal.
(2) Kapal Perikanan yang telah memiliki Buku Kapal
Perikanan yang berubah ukuran dan mengakibatkan
perubahan kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan,
harus didaftarkan ke provinsi atau Kementerian sesuai
dengan kewenangannya dengan melampirkan surat
keterangan penghapusan Kapal Perikanan dari
provinsi atau Kementerian tempat pendaftaran Kapal
Perikanan sebelumnya.
(3) Kapal Perikanan yang telah memiliki Buku Kapal
Perikanan yang berubah daerah Penangkapan Ikan
bagi Kapal Penangkap Ikan atau perubahan daerah
operasi pengangkutan bagi Kapal Pengangkut Ikan
yang mengakibatkan perubahan kewenangan
pendaftaran Kapal Perikanan, harus didaftarkan ke

DITJEN PSDKP
693