Page 704 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 74 -

provinsi atau Kementerian sesuai dengan
kewenangannya dengan melampirkan surat
keterangan penghapusan Kapal Perikanan dari
provinsi atau Kementerian tempat pendaftaran Kapal
Perikanan sebelumnya.
(4) Kapal Perikanan yang berpindah kepemilikan,
domisili, dan/atau kewenangan pendaftaran Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diterbitkan Buku Kapal
Perikanan baru.

Pasal 89
(1) Setiap Kapal Perikanan harus diberi tanda pengenal
Kapal Perikanan.
(2) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Kapal Penangkap Ikan;
b. Kapal Pengangkut Ikan;
c. Kapal Pengolah Ikan;
d. Kapal Latih Perikanan;
e. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan; dan
f. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
dan/atau
g. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan.
(3) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
a. kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
b. tanda daerah Penangkapan Ikan;
c. tanda Alat Penangkapan Ikan;
d. Nomor Register Kapal Perikanan; dan
e. Tonase Kapal Perikanan.

Pasal 90
(1) Kapal Pengangkut Ikan berfungsi sebagai sarana
untuk mengangkut dan menampung Ikan dari:
a. daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke
Pelabuhan Pangkalan;

DITJEN PSDKP
694