Page 702 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 72 -

j. Kapal Perikanan ditutuh (scrapping); dan/atau
k. pemilik Kapal Perikanan melakukan pemalsuan
Buku Kapal Perikanan.
(2) Terhadap Kapal Perikanan yang dihapus dari daftar
Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan
penghapusan Kapal Perikanan.
(3) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf e, dapat didaftarkan kembali sebagai
Kapal Perikanan.
(4) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat
didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan oleh
pemilik Kapal Perikanan yang baru.
(5) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai
dengan huruf k, tidak dapat didaftarkan kembali
sebagai Kapal Perikanan.
(6) Penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal
Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan berdasarkan permohonan pemilik Kapal
Perikanan, kecuali untuk penghapusan Buku Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k.
(7) Peralihan kewenangan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peralihan kewenangan pendaftaran dari
pemerintah provinsi ke pemerintah pusat atau
sebaliknya; atau
b. peralihan kewenangan pendaftaran
antarpemerintah provinsi.
(8) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat
keterangan penghapusan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DITJEN PSDKP
692