Page 705 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 75 -

b. daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke
Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI;
c. Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan Muat ke
Pelabuhan Pangkalan;
d. kawasan budi daya ke Pelabuhan Muat; dan/atau
e. Sentra Nelayan ke Pelabuhan Muat dan/atau
Pelabuhan Pangkalan.
(2) Kapal Pengangkut Ikan ke pelabuhan negara tujuan
diberikan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan
Ikan setelah memenuhi standar di bidang pelayaran.

Pasal 91
(1) Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 ayat (2) huruf a berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
d. kode tanda daerah dan jalur Penangkapan ikan;
e. kode tanda Alat Penangkapan Ikan; dan
f. Nomor Register Kapal Perikanan.
(2) Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 ayat (2) huruf b berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan.
(3) Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Pengolah Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (2) huruf c berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan.

DITJEN PSDKP
695