Page 709 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 79 -

c. bagian atas sisi kiri dan kanan bangunan atas
Kapal Perikanan.
(3) Dalam hal tanda pengenal Kapal Perikanan tidak
memungkinkan ditempatkan di bawah nama Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanda
pengenal Kapal Perikanan ditempatkan sejajar nama
Kapal Perikanan.

Pasal 95
(1) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Kapal
Perikanan dilakukan oleh pemilik Kapal Perikanan
paling lambat sebelum Kapal Perikanan melakukan
kegiatan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan.
(2) Dalam hal pembuatan dan penempatan tanda
pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dilakukan, Kapal Perikanan tidak
dapat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau
Pengangkutan Ikan.

Pasal 96
Selain penempatan tanda pengenal Kapal Perikanan
dengan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,
Direktur Jenderal dapat menambahkan tanda pengenal
Kapal Perikanan elektronik.

Pasal 97
(1) Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah
RFMO selain diberi tanda pengenal Kapal Perikanan
dapat diberi tanda khusus sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh RFMO.
(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan oleh pemilik Kapal Perikanan sesuai
ketentuan yang diatur dalam RFMO.

Pasal 98
(1) Pembinaan terhadap kegiatan penandaan Kapal
Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

DITJEN PSDKP
699