Page 698 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 68 -

sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap
kesesuaian dokumen persyaratan.
(2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
kewenangannya berdasarkan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. menerbitkan Buku Kapal Perikanan, dalam hal
hasil verifikasi sesuai; atau
b. menyampaikan penolakan kepada pemohon
disertai alasan, dalam hal hasil verifikasi tidak
sesuai.
(3) Buku Kapal Perikanan dibatalkan dalam hal
persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan Buku
Kapal Perikanan terbukti tidak benar, dinyatakan
batal, dan/atau dinyatakan tidak sah oleh instansi
yang berwenang.
Pasal 80
(1) Dalam rangka memastikan kesesuaian data dalam
Buku Kapal Perikanan dengan kondisi dan kelaikan
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
dilakukan validasi Buku Kapal Perikanan.
(2) Validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga)
tahun.
(3) Validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal
Perikanan milik Nelayan Kecil.

Pasal 81
(1) Permohonan validasi Buku Kapal Perikanan diajukan
paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir
Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau
Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan.
(2) Pemilik Kapal Perikanan mengajukan permohonan
validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai kewenangannya, dengan persyaratan:

DITJEN PSDKP
688