Page 1 - SKH Palangka Post Edisi 14 Oktober 2019

PALANGKARAYA

HARGA REDAKSI/PEMASARAN/IKLAN Penilaian
ECERAN Jl. G.Obos Kav. V No.1-3, Palangka Raya
Telepon (0536) 3238025
Rp4000,- Fax (0536) 3238023 Kinerja ASN
PELAYANAN PELANGGAN
LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM 085249189932, 082255086069 Berbasis
20 HALAMAN Elektronik

SENIN No. 271.32186031466 TAHUN XVIII TAHUN XVIII BACA HALAMAN 04
14 OKTOBER 2019
Sumbangan Pendidikan
Jangan Diselewengkan

Rasa Pungutan Laporan : Dewi Kencana Waty,

M Riduan Noor, Bella Romadhani
Pengarah : Agustinus Djatta

ekolah menjadi lembaga pendidikan. diatur melalui Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun gung jawab mutlak. Namun merupakan
Tempat mendidik anak, menjadi 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 2008 tentang pendanaan pendidikan. tanggung jawab yang terbatas. Tang-
Sorang pintar. Karena Pasal 31 ayat (1) nasional. Berdasarkan undang-undang Pendanaan pendidikan tanggung jawab gung jawab pendanaan pendidikan bagi
Unang-Undang Dasar 1945 dan amande- tersebut, sangat jelas bahwa tanggung bersama pemerintah pusat, pemerintah masyarakat khususnya bagi orang tua/
men menyatakan bahwa setiap warga jawab penyelenggaraan pendidikan nasi- daerah dan masyarakat. wali peserta didik, harus memperhatikan
negara berhak mendapat pendidikan. onal merupakan tanggung jawab bersama Tetapi tanggung jawab masyarakat kemampuan ekonomi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng Ayat (2) menyebut bahwa Setiap warga antara pemerintah pusat, pemerintah dalam pendanaan pendidikan dapat di- Masyarakat menduga pihak sekolah
Thoeseng TT Asang negara wajib mengikuti pendidikan dasar daerah dan masyarakat. maknai bukan melakukan pungutan secara liar dan
Pungutan dunia pendidikan diperbolehkan seperti yang diatur dan pemerintah wajib membiayainya. Pembagian tanggung jawab peny- sebagai tanpa dasar hukum mengingat pendanaan
dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Celakanya, sekolah ramai-ramai me- elenggaraan pendidikan antara tang- penyelenggaraan pendidikan telah ditang-
dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. mungut sumbangan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerin- gung pemerintah. Praktiknya di lapangan,
“Sumbangan itu boleh. Asalahkan tidak untuk memperkaya orang tua siswa. Sumbangan pendidikan tah daerah dan masyara- ternyata satuan pendidikan tidak terlibat
diri sendiri. Jika sampai ada dana sumbangan yang tidak masuk serasa pungutan. Sumbangan pendidikan kat, khususnya pada dalam memungut sejumlah dana kepada
akal dan peruntukannya tidak jelas. Silahkan laporkan ke Om- yang diminta dari orang tua bersifat wajib pendanaan pendi- orang tua/wali peserta didik.
budsman,” ungkap Thoeseng. setiap bulan. Setiap sekolah nilai sumban- dikan dipertegas Pungutan itu dilakukan komite sekolah.
Ombudsman sangat terbuka dalam setiap laporan masyarakat gan bervariasi. kembali dalam Komite umumnya menggalang dana dari
terkait pungutan sekolah dan pelayanan public lainnya. Jika ada Padahal, mengusahakan dan meny- orang tua/wali peserta didik dengan dalih
laporan yang masuk terkait sumbangan sekolah yang tidak jelas elenggarakan satu sistem pendi- untuk mencukupi kebutuhan sekolah
peruntukannnya maka Ombudsman akan melakukan penindakan dikan nasional dalam rangka yang tidak ditanggung APBN/APBD,
sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang ada. mencerdaskan kehidu- seperti untuk membangun fasilitas sarana
“Kami pasti melakukan tindakan setelah adanya laporan yang pan bangsa, prasarana sekolah, bahkan untuk sarana
masuk. Masyarakat tak perlu khawatir atau takut melaporkan. telah UNBK.
Kita sama-sama melakukan pengawasan masalah pungutan dan Bersambung Ke Halaman 3
sebagainya,” timpalnya.
Thoeseng menegaskan, pungutan satuan pendidikan untuk
memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau
walinya wajib memenuhi ketentuan.
Bersambung Ke Halaman 3
Bersambung Ke Halaman 3 Awasi

Harus Transparan Program
BPP

Sekretaris Dinas Pendidikan
Provinsi Kalteng
Gazali Rahman
Sesuai UU Nomor 23/2014 ten-
tang pemerintahan daerah, tang-
gung jawab pengelolaan urusan
pendidikan jenjang menengah
dan khusus (SMA/SMK/SLB)
menjadi tanggung jawab pemer-
intahan Provinsi. Pengalihan
kewenangan sesungguhnya san-
Besarannya gat berat, terutama dalam hal
pendanaan pendidikan.
“Jumlah sekolah menengah
Tidak Ditentukan di Kalteng jenjang SMA 239 sat-
dik, SMK 134 satdik dan SLB 23
Plt Kepala Dinas Pendidikan satdik. Mempunyai permasala-
han kompelek, terutama kondisi
Suyuti Syamsul
Sekolah tingkat SMP memang terbantu dengan banyak belum mencapai standar
Sumbangan dunia pendidikan khususnya di sekolah, harus program dana BOS dan APBN. Meski begitu, masih nasional,” tegasnya.
dilakukan secara transparansi dan akuntablitas bersama orang banyak kegiatan pendidikan siswa yang tidak bisa dibi-
tua maupun komite. Pungutan dan sumbangan biaya pendidi- ayai anggaran pemerintah tersebut. Dengan dana BOS Rp1 Bersambung Ke Halaman 3
kan pada satuan pendidikan dasar, sudah diatur Permendikbud juta per siswa, dan dibantu APBN, sekolah masih
terpaksa meminta sumbangan dari wali murid.
Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya terpaksa meminta sumbangan dari wali murid.
“Sumbangan yang diajukan melalui prose-
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. “Sumbangan yang diajukan melalui prose- Membantu Program Sekolah
dur dan aturan. Setelah semua kegiatan dirin-
“Sesungguhnya tidak ada larangan melakukan pungutan dur dan aturan. Setelah semua kegiatan dirin-
ci, ternyata anggaran BOS maupun APBN
atau sumbangan yang bersumber dari masyarakat, peserta didik ci, ternyata anggaran BOS maupun APBN
tidak mencukupi. Masih ada sumbangan.
atau orang tua/wali. Yang penting syarat dan ketentuan sesuai tidak mencukupi. Masih ada sumbangan. BPP bukan sumbangan. Kepala SMAN 2 Palangka perbulan. Untuk sekolah diter-
Tetapi kita susun RKJM, setelah itu men-
dengan peraturan, memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan Tetapi kita susun RKJM, setelah itu men- Itu berdasarkan Peraturan Raya apkan hampir kepada seribu
Itu berdasarkan Peraturan
keberlanjutan,” tegas Suyuti. gajak wali murid rapat,” ungkap Rita. Pemerintah Nomor 48 ta- M Mi’razulhaidi siswa. Sedangkan bagi siswa
Rita menjelaskan, masyarakat jan-
gan sampai salah presepsi dengan hun 2008 tentang penda- yang tidak mampu dibebaskan
Bersambung Ke Halaman 3 sumbangan pendidikan. Tujuannya naan pendidikan. Sesuai PP dinyatakan, dan tidak dipaksa.
pendanaan pendidikan merupakan tang-
demi meningkatkan mutu pendidi- pendanaan pendidikan merupakan tang- Pembebasan sumbangan, jelasnya, wajib dis-
gung jawab bersama antara pemerintah pusat,
kan siswa. Pengalokasiannya jelas dan
kan siswa. Pengalokasiannya jelas dan gung jawab bersama antara pemerintah pusat, ertai surat keterangan tidak mampu. Tidak ada
pemerintah daerah dan masyarakat.
transparan. Terlebih sumbangan pendi- pemerintah daerah dan masyarakat. sanksi yang diberikan, bagi yang tidak ditarik
transparan. Terlebih sumbangan pendi-
sumbangan. Pemanfaatan BPP diarahkan untuk
“Berdasarkan PP No 48 tahun 2008 tersebut
“Berdasarkan PP No 48 tahun 2008 tersebut
Tidak Memiskinkan dikan tidak dipatok. Karena semua wali dan edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, operasional, kegiatan siswa, termasuk pembe-
dikan tidak dipatok. Karena semua wali
dan edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng,
murid kemampuannya berbeda. Hanya wali
murid kemampuannya berbeda. Hanya wali
pungutan yang secara teknis diberlakukan ber-
pungutan yang secara teknis diberlakukan ber-
nahan sarana ruangan, pengadaan kipas untuk
murid dari kalangan tertentu dan sukarela yang
Peserta Didik murid dari kalangan tertentu dan sukarela yang dasarkan rapat. Dari hasil tersebut dilakukan pendingin udara, sesuai bidangnya.
dasarkan rapat. Dari hasil tersebut dilakukan
berkontribusi dalam sumbangan.
rapat dengan orang tua siswa dan komite,”
“Kartu iuran merupakan bukti pembayaran
Bersambung Ke Halaman 3 Kepala MTsN 1 Palangka Raya kata dia. siswa. Sedangkan untuk bukti penggunaan ang-
garan telah terarah melalui sejumlah program
Melalui rapat, jelasnya, disepakati berapa
Rita Sukaesih
jumlah yang bisa dipungut. Siapa yang bisa seperti kesiswaan, ikut lomba yang tidak bisa
dipungut. SMAN 2 sama seperti tahun sebe- didanai BOS, dan kegiatan lain yang bisa diper-
lumnya menerapkan Rp250 ribu per siswa tanggungjawabkan,” tegasnya. (*/P1)
Transparan Melalui Bermanfaat Bagi Siswa
Aplikasi garaan pendidikan (BPP) Siswa SMAN 5 Palangka Raya seperti membantu kegiatan
“Anggaran BPP disalurkan
Iuran biaya penyeleng-
kelas XII MIPA 2
yang diterapkan sangat Putri Ayu Lestari lomba siswa di luar sekolah,
bermanfaat bagi siswa. membantu perbaikan ringan
Kapala SMAN 5 Palangka Raya Tidak ada rasa keberatan dari pihak toilet siswa, dan termasuk pengadaan kipas
Arbusin siswa. Sejak awal diterapkannya angin dan bangku siswa yang telah rusak,”
program, bermanfaat. Iuran yang tegasnya. Anggaran yang digunakan dari
Sumbangan yang dibebankan kepada siswa dibayarkan merupakan dari siswa BPP, jelasnya, merupakan dana darurat bila
sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus BPP untuk siswa. Dari siswa untuk kerusakan atau keperluan tidak bisa dialoka-
dengan sekolah dan orang tua. Besaran sumban- sekolah dan membantu berbagai sikan sekolah bersumber dari BOS. Jadi selain
gan yang ditetapkan Rp150 ribu per bulan per kegiatan yang tidak bisa dibi- membantu, program sekolah dari BPP untuk
siswa. Penarikan BPP telah dilakukan mulai bulan ayai sekolah. kegiatan darurat diharapkan tidak hanya ses-
Pengamat Pendidikan Nasional
Prof Darmaningtyas Juli tahun 2019. Itu sesuai hasil rapat yang dihadiri ekali. Namun bisa berjalan seterusnya untuk
orang tua siswa dengan dibuktikan absen. berbagai kebutuhan siswa di lingkungan
“Seluruh orang tua telah menyetujui. Anggaran BPP sekolahnya.(*/P 1)
Pendidikan yang ideal itu tidak memiskinkan peserta digunakan sesuai dengan program selama satu tahun.
didik. Seperti diketahui bersama, pemerintah sudah menge- Program disampaikan mulai pertama seperti program
luarkan program dana BOS yang dijalankan setiap tahunnya pemberian honor guru, bagi penjaga sekolah, perpustakaan,
melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian petugas satpam, penjaga malam, dan laboratorium,” tegas
Agama. Keduanya sebagai penanggung jawab atas program Arbusin.
tersebut. Selain itu, ada pemberian honor bagi pengelolaan labo-
“BOS itu program pemerintah yang berasal dari realokasi ratorium, pengelolaan pemanfaatan aula, dan termasuk
dana subsidi BBM. Program bertujuan untuk membebaskan biaya operasional bis sekolah, dan intinya pemanfaatan
biaya pendidikan siswa tidak mampu, dan meringankan anggaran untuk berbagai program yang telah dibuat
siswa lain,” jelas Darmaningtyas. pengurus BPP.
Dia menambahkan, dengan BOS, siswa diharapkan mem- Program BPP telah dilihat orang tua, dan dimusy-
peroleh pendidikan yang bermutu sampai sembilan tahun. awarahkan. Disepakati, dan dilaksanakan dengan
Sasaran program BOS seluruh siswa SD, dan SMP, di seluruh konsekuensinya, agar memberikan sumbangan dari
provinsi di Indonesia, termasuk Kalteng. orang tua yang dinilai mampu. Bagi orang tua siswa
“Jadi tidak ada alasan melakukan pungutan. Kalau BOS yang tidak mampu, tidak diterapkan, dan dibebani.
masih kurang, alangkah baiknya dipaparkan dan dijelaskan. Hampir 25 persen siswa dinilai tidak mampu berdasarkan
Penggunaan untuk apa. Jika terpaksa ada pungutan, harus surat keterangan.
sewajarnya. Jangan sampai memberatkan, dan melenceng
dari program pemerintah membebaskan biaya pendidikan,” Bersambung Ke Halaman 3
tukasnya. (*/P1)