Page 173 - GABUNG FILENYA
P. 173

3.  Luas wilayah
                        Berkaitan  dengan  rentang  kendali,  semakin  luas  dan  sulit  jangkauannya,

                        semakin  banyak  memerlukan  sumber  daya  untuk  melaksanakan  tugasnya

                        sehingga  akan  membuat  organisasinya  menjadi lebih besar.


                   Selain  indikator  umum  di  atas,  terdapat  indikator  teknis  yang  perumusannya

                   berpedoman  pada  kriteria  indikator  yang  telah  disusun  oleh  Kementerian  Dalam

                   Negeri, yaitu:

                   1.  Pembentukan  beban  yang  paling  awal  berdasarkan  mandat,  tidak  berbentuk
                        program,  sarana  dan  prasarana,  proses  manajemen,  kinerja, tugas pokok dan

                        fungsi;

                   2.  Objek yang menerima layanan atau objek akhir yang dikerjakan;

                   3.  Bersifat variabilitas (memiliki nilai yang mengandung interval); dan
                   4.  Berlaku secara nasional.



                   Berikut adalah indikator teknis bidang Pendidikan Kabupaten/Kota

                        a. Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar;
                        b. Jumlah     kurikulum      muatan     lokal   pendidikan     dasar    dan

                          program kesetaraan paket A, B, dan C; dan

                        c. Jumlah  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan

                          pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.


                  Berikut adalah indikator teknis bidang kebudayaan Kabupaten/Kota

                        a.  Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota;
                        b.  Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota;

                        c.  Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;

                           dan

                        d.  Jumlah  museum  yang  dikelola  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  dan

                           masyarakat.




                                                                 161
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178