Page 169 - GABUNG FILENYA

a. Meningkatkan publikasi, sosialisasi, pagelaran seni dan budaya bangsa

seintensif mungkin;

b. Mengintegrasikan kegiatan kesenian dan kebudayaan pada kegiatan sekolah

di luar kegiatan pembelajaran (agar tidak membebani, karena jika

membebani justru akan ditinggalkan);

c. Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk informasi budaya

(pertunjukan, sosialisasi, akses informasi sebagai sumber belajar dan lain-

lain).

D. Arah dan Rancangan Susunan Organisasi dan Tata kelola Dinas Pendidikan

Kabupaten Mahulu sebagai kabupaten yang senantiasa berkembang, senantiasa

mengalami perubahan-perubahan kebijakan terhadap program-programnya, begitu

halnya dengan perubahanan struktur organisasi dan kelembagaan, hal tersebut

berkenaan dengan penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan cita-cita otonomi

daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan
pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat, dengan

mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian

habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian
kewenangan, dan tata kerja yang jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada

pemerintah daerah untuk membangun SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik

daerah yang berbeda satu sama lain.

Dalam rangka memberikan pandangan dan usulan kepada pemerintah
kabupaten Mahulu , maka berpijak pada pedoman sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 109 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
menyebutkan bahwa nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan

157