Page 239 - GABUNG FILENYA

Seperti pada jenjang pendidikan dasar, peningkatan tata kelola,

akuntabilitas, dan daya saing dilakukan dalam kerangka sistem dan

mekanisme yang sama, dalam isu-isu partisipasi masyarakat, MBS (DP/KS),

pengembangan kapasitas, dan pengembangan EMIS. Perluasan partisipasi

masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan

industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.

f. Program Pendidikan Non-Formal (PNF).

Prinsip fundamental dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan non-formal

adalah aktifnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kemandirian dan

kreativitas yang dinamis untuk membantu mengangkat derajat dan taraf

hidup masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karenanya, berhasilnya

penyelenggaraan PNF yang efektif, efisien dan akuntabel, berada pada

tanggung jawab bersama antara masyarakat penyelenggara dan pemerintah

daerah setempat. Karena prinsip penyelenggaraan yang partisipatif ini,

pencitraan kelembagaan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan

mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan

non-formal.

Dalam penyelenggaraan PNF yang lebih banyak melibatkan partisipasi

masyarakat, pemerintah pusat berperan memberikan fasilitasi dan

pengendalian/penjaminan mutu, melalui bantuan pembiayaan dan program-

program sosialisasi dan pelatihan. Beberapa langkah pemerintah

224