Page 40 - GABUNG FILENYA
P. 40
dicita-citakan (excepted condition). Sehingga visi insan cerdas Indonesia
mampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan internasional.
Dalam beberapa dasawarsa terakhir, bangsa Indonesia melakukan reformasi di
segala bidang, termasuk dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan
yang berorientasi dari sistem sentralisasi yang mulai bergeser ke sistem
desentralisasi. Pembaruan atau reformasi bidang pendidikan baik pada tataran
kebijakan maupun tataran implementasi, khususnya yang terjadi sekarang
merupakan tuntutan masyarakat sebagai cermin dari berbagai perubahan
yang terjadi, di antaranya tuntutan otonomi daerah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam mengantisipasi tuntutan tersebut pemerintah telah mengundangkan
kebijakan formal dan yuridis melalui UU Nornor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang diubah menjadi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah dan terbaru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor tersebut, Pemerintah Provinsi
dan Kota/Kabupaten diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola
daerah, termasuk dalam hal meningkatkan efektifitas, relevansi, pemerataan,
dan efisiensi pembangunan di bidang pendidikan. Artinya setiap daerah di
Indonesia tanpa kecuali diberi otonomi untuk mengembangkan program
32
