Page 41 - GABUNG FILENYA

pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kekhasan, dan

aspirasi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan

desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan

kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Sektor pembangunan pendidikan merupakan program Prioritas Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur hal ini ditujukan dengan adanya peningkatan pada

indikator kunci keberhasilan dari pendidikan, antara lain angka partisipasi

kasar, angka partisipasi murni serta adanya penurunan jumlah buta aksara,

ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu

faktor keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

dapat ditempuh melalui pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya

untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas), pemerintah telah menyatakan ada tiga tantangan besar

yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Pertama,sebagai akibat dari krisis

ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil

33