Page 32 - baruu revisi_Neat
P. 32
Jika kita berbicara mengenai hak, maka kita juga akan berbicara mengenai kewajiban
hal ini terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara hak dan kewajiban
yang mana hak dari seseorang akan muncul seiring dengan kewajiban yang harus ia penuhi
dan kewajibanpun akan muncul bersamaan dengan hak yang dimiliki oleh seseorang.
Secara sederhana hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu hal yang diperoleh atau
didapatkan oleh seseorang karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang diberikan
kepadanya untuk melakukan sesuatu. Menurut Kusumaatmadja dan Sidharta dalam Dewi
Anggraeni & Yunita (2021:4) menyatakan bahwa pada dasarnya,w hak merupakan kebebasan
untuk melakuan sesuatu kepada subjek hukum tertentu tanpa adanya gangguan maupun
halangan dari pihak manapun yang mana kebebasan tersebut memiliki landasan hukum serta
setiap warga negara dapat memiliki kebebasannya untuk menggunakan haknya tersebut
selama apa yang ia lakukan tidak melanggar aturan hukum, hak orang lain, dan tidak
mengganggu ketertiban umum maupun menyebabkan tindak asusila.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila kita berbicara mengenai hak
maka kita akan berbicara juga mengenai kewajiban. Kewajiban sendiri secara sederhana
adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya hak yang diberikan kepada seseorang yang
harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun pihak
tertentu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena pada dasarnya
kewajiban bersifat dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan, Dewi
Anggraeni & Yunita (2021:5).
Jika melihat sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, sebenarnya negara Indonesia telah
mengenal konsep hak dan kewajiban ini jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mana sebelum kemerdekaan diraih,
rakyat Indonesia harus membayar upeti sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahan
yang berkuasa. Meskipun pada saat pelaksanaannya saat masyarakat lebih dituntut untuk
memberikan kewajibannya sedangkan hak yang seharusnya didapatkan setelah mereka
melaksanakan kewajiban tersebut belum dapat dirasakan sama sekali oleh masyarakat
Indonesia.
27