Page 34 - baruu revisi_Neat
P. 34

pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada

               kecualinya”.
                       Pasal  27  Ayat  (1)  ini  merupakan  penegasan  dari  hak  warga  negara  yang  harus

               diperlakukan secara adil dihadapan hukum dan pemerintahan sehingga dalam pelaksanaanya
               para penegak hukum harus bersifat  adil dan tegas kepada setiap warga negara Indonesia serta

               tidak boleh  mengenyampingkan hak-hak  yang dimiliki oleh warga negara Indonesia hanya
               karena adanya perbedaan suku, rasa, politik, budaya, bahasa, agama dan status sosial, karena

               apabila penegakkan hukum dilakukan secara tidak adil kepada warga negaranya maka dapat

               menimbulkan  kekecewaan  dan  ketidakpercayaan  warga  negara  kepada  sistem  hukum  dan
               pemerintahan yang berlaku sehingga dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.



                   2)  Hak Atas Kesamaan Pekerjaan serta Penghidupan yang Layak
                       Hak atas kesamaan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi setiap warga negara

               Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut “
               Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.

               Untuk  menjamin  agar setiap warga negara nya  mendapatkan hak atas kesamaan pekerjaan
               serta  penghidupan  yang  layak  ini,  pemerintahan  negara  Indonesia  mengeluarkan  berbagai

               macam  kebijakan  seperti  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang

               Penyandang  Disabilitas,  mengeluarkan  Program  kelurga  harapan  (PKH),  Program  kartu
               prakerja,  memberikan  bantuan  permodalan  bagi  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  atau

               (UMKM) dan masih banyak lagi.


                   3)  Hak Untuk Membela Negara
                       Secara sederhana bela negara dapat diartikan sebagai suatu tekad, sikap serta perilaku

               dari warga negara yang muncul karena dijiwai oleh rasa cinta terhadap negara.

                       Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya
               Nasional Untuk Pertahanan Negara pada pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa “Bela negara

               adalah  tekad,  sikap,  dan  perilaku  serta  tindakan  warga  negara  baik  secara  perseorangan

               maupun  kolektif  dalam  menjaga  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  dan  keselamatan
               bangsa  dan  negara  yang  dijiwai  oleh  kecintaanya  kepada  Negara  Kesatuan  Republik

               Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
               Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai

               macam bentuk ancaman”.




                                                           29
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39