Page 82 - baruu revisi_Neat
P. 82

Serangan  yang  dilakukan  oleh  negara  Belanda  kepada  negara  Indonesia  menarik

               perhatian dunia Internasional. Melihat adanya tindakan agresi militer yang dilakukan kembali
               Belanda  kepada  Indonesia  membuat  United  Nations  Security  Council  atau  dewan

               keamananan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengeluarkan sebuah resolusi yang
               mana resolusi tersebut berisikan perintah kepada pihak Belanda untuk menghentikan Agresi

               Militer kedua.
                       Selain United Nations Security Council atau dewan keamananan Perserikatan Bangsa-

               Bangsa (PBB), Kongres partai Amerika dibawah kepemimpinan Owen Brewster pada tanggal

               7  Januari  tahun  1949  mengeluarkan  sebuah  pernyataan  yang  mana  inti  dari  pernyataan
               tersebut  ialah  negara  Amerika  akan  menghentikan  segala  bentuk  bantuan  kepada  Belanda

               sampai negara tersebut menghentikan agresi militernya ke wilayah NKRI.

                       Melihat  tidak  adanya  itikad  baik  yang  ditunjukkan  oleh  negara  Belanda  kepada
               Indonesia,  akhirnya  pada  tanggal  14  April  1949  diadakan  perjajian  Roem-Royen  yang

               dilaksanakan di hotel Des Indes Jakarta dengan difasilitatori oleh Amerika dan sementara itu
               negara  Belanda  diwakili  oleh  negara  Belgia  sedangkan  Negara  Indonesia  diwakili  oleh

               negara  Australia.  Perjanjian  Roem-Royen  ini  sendiri  disetujui  serta  ditanda  tangani  oleh
               kedua belah pihak pada tanggal 7 Mei 1949 yang mana mana dengan adanya perjajian ini,

               maka berakhir sudah agresi militer antara negara Belanda dan Negara Indonesia.


                   (2) Pelanggaran Wilayah

                       Pelanggaran wilayah merupakan tindakan pengeksplotasian maupun penyalahgunaan
               sumber  daya  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  yang  tidak  memiliki  hak  ataupun  negara

               tersebut berada diluar garis batas yang dimiliki oleh negaranya sehingga melanggar wilayah
               dari negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

               pada pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

                       “Wilayah  Negara  Kesatuan  Rebuplik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  dengan
                       Wilayah  Negara  merupakan  salah  satu  unsur  dari  negara  yang  merupakan  satu

                       kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan serta laut teritorial

                       beserta dasar laut dan tanah dibawahnya dan ruang udara diatasnya termasuk seluruh
                       sumber kekayan yang terkandung didalamnya.












                                                           77
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87