Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 30 Juli 2019

selasa, 30 JUlI 2019 06

Tuntaskan Tugas di

Sisa Masa Jabatan

PALANGKA RAYA, PPOST syah, juga meminta agar Pem-
Badan Musyawarah (Ban- prov segera menindaklanjuti
mus) DPRD Kalimantan Tengah dan mengambil kebijakan dari
(Kalteng) dengan Tim Pemerin- hasil konsultasi dengan Ke-
tah Provinsi (pemprov) Kalteng mendagri terkait SPK tersebut.
kembali menggelar rapat koor- Sementara itu, anggota Ban-
dinasi guna menyusun agenda mus, Achmad Amur, mengu-
atau jadwal kegiatan pada masa sulkan agar pada sisa waktu
persidangan II masa jabatan
Mei-Agustus anggota dewan
2019 di aula ge- yang ada dapat
dung pertemuan dimanfaatkan
DPRD Kalteng, sebaik-baiknya
Senin (29/7). untuk menun-
Rapat Banmus taskan berbagai
itu dipimpin hal yang juga
Wakil Ketua menjadi tang-
DPRD Kalteng, gungjawab ber-
Heriansyah. Se- sama. “Agenda
dang dari pihak kunjungan ker- Foto : PPost/Arianata
Pemprov dip- ja luar daerah RaKOR - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalteng dan Tim Pemprov Kalteng menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menyusun agenda atau jadwal kegiatan pada masa persidangan II Mei-Agustus
impin Kepala yang sudah tahun 2019 di aula gedung pertemuan DPRD Kalteng, Senin (29/7).
Bappeda provin- dijadwalkan
si, Kaspinor dan agar segera di-
sejumlah kepala Heriansyah laksanakan,”
satuan organ- katanya. Pembatalan Kontrak
isasi perangkat Duwel Raw-
daerah (SOPD) lainnya. ing juga menyatakan kesepak-
Pimpinan rapat Heriansyah atannya bahwa jadwal kunker
mengatakan, tim telah me- ke luar daerah, khususnya
“Untuk pembahasan APBD Pekerjaan Dapat Dipidana
nyepakati berbagai kegiatan bagi anggota dewan yang akan
atau agenda penting. Dian- purnatugas segera dilakukan
taranya, menyangkut jadwal sebelum masa jabatan berakhir
pembahasan kesepakatan kebi- pada Agustus 2019 ini.
jakan umum perubahan APBD
(KUPA) dan prioritas plafon Perubahan 2019 agar dipa-
anggaran sementara perubahan datkan menjadi 1-2 hari saja.
(PPASP) dan kebijakan umum Kecuali pembahasan KUA-
anggaran (KUA) dan prioritas PPAS yang butuh waktu pem-
plafon anggaran sementara bahasan yang cukup panjang. PalaNGKa RaYa, PPOsT dibatalkan, karena bisa digugat Karena rekanan/kontraktor sudah pihak. Kalau sama-sama sepakat
(PPAS) 2019. Sehingga adanya jeda waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dipidanakan. Ada aturannya,” mengeluarkan banyak biaya untuk itu boleh, karena pihak ketiga ti-
“Dijadwalkan juga pemba- yang tersisa bisa dilakukan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan ucap Wakil Ketua DPRD Kalteng, itu. Apalagi kalau sudah kredit di dak akan menuntut secara hukum
hasan tentang hasil konsultasi kunker luar daerah sesuai Heriansyah, di gedung dewan, Bank. Pembatalan sepihak tidak atau menggugat,”katanya.
dengan Kemendargi soal sum- jadwal yang sudah disepakati satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) untuk tidak Senin (29/7). boleh dan siapa yang membatal- Selain soal pembatalan kontrak
bangan pihak ketiga (SPK). pada rapat Bamus sebelum- membatalkan pelaksanaan pekerjaan yang sudah melalui Dejelaskannya, terkait peker- kan dia bisa dituntut pidana,” jelas pekerjaan oleh SOPD, lanjut Heri-
Rapat juga sepakat bahwa un- nya,” ujarnya. kontrak. jaan yang sudah ada kontrak Heriansyah. ansyah, masalah sumbangan pihak
tuk susunan kegiatan kembali Kesempatan tersebut juga ada aturan menyangkut pidana. Namun, pembatalan kontrak ketiga (SKP) dan kebijakan umum
kepada jadwal yang ada sebel- disetujui tim Pemprov Kalteng. Artinya, pemerintah bisa dituntut boleh dilakukan jika ada kes- anggaran dan plafon pendapatan
umnya. Dimana juga nantinya “Kami dari Pemprov sepakat Kalau pembatalan kontrak di- dalam ranah pidana. pidana oleh pihak ketiga. Kecuali epakatan bersama antara pemberi anggaran sementara (KUA PPAS)
ada kegiatan kunjungan luar jadwal yang ada, termasuk ren- lakukan secara sepihak tanpa ad- “Hasil konsultasi tim Badan yang baru menang lelang, namun pekerjaan atau satuan organisasi APBD Perubahan 2019, termasuk
daerah untuk menindaklanjuti cana pembahasan KUA-PPAS anya kesepakatan atau komunikasi Anggaran (Banggar) dengan belum ada kontrak. Itu boleh perangkat daerah (SOPD) dengan yang dikonsultasikan Badan Ang-
berbagai hal, termasuk Kon- oleh Badan Anggaran (Bang- dengan rekanan/kontraktor (pihak Dirjen Keuangan Daerah Ke- dievaluasi. pihak ketiga/kontraktor. garan (Banggar) DPRD Kalteng ke
sultasi ke Bapennas,” jelasnya. gar) hari ini, Selasa (30/7),” kata ketiga-red), maka dapat digugat mendagri bahwa pekerjaan yang “Kalau sudah ada kontrak, “Kalau sepihak tidak boleh, Kementerian Dalam Negeri (Ke-
Pihak dewan, lanjut Herian- Kaspinor.(art/P4) secara hukum dan dapat masuk sudah kontraktual tidak boleh maka tidak boleh dibatalkan. harus ada komunikasi kedua belah mendagri) baru-baru ini.(art/P4)

Berharap Pembangunan

Jembatan Penghubung Dilanjutkan

MUARA TEWEH, PPOST masih berupa pondasi jem- jaraknya cukup jauh,” katanya.
Meski pembangunan infra- batan. Karena itu Pemerintah Menangapi hal itu, legisla-
struktur terus digalakan oleh Desa Sikui mengharapkan tor Dewan Perwakilan Raky-
pemerintah daerah melalui pembangunan jembatan peng- at Daerah (DPRD) Barut, H
dana APBD maupun APBN, hubung itu dilanjutkan karena Asran, mengharapkan agar
masih banyak keluhan warga merupakan akses menuju ke pada APBD perubahan 2019
terhadap infrastruktur yang permukiman warga RT 1. dan APBD Murni 2020 nanti
dianggap masih tanggung “Jembatan dengan panjang pembangunan infrastruktur
dan belum bisa difungsikan 50 meter itu juga merupakan difokuskan pada proyek yang
sebagaimana tujuan awalnya. akses menuju lokasi perkebu- belum selesai. Hal ini menu-
Salah satunya, keluhan dari nan warga dan menuju fasili- rutnya tidak berlebihan meng-
Kepala Desa Sikui, Saperani, tas olahraga yang dibangun ingat dengan tidak selesainya
yang mengatakan jembatan pemerintah desa,” jelas Saper- proyek tersebut, maka otomatis
penghubung di desanya yang ani, belum lama ini. manfaatnya tidak dirasakan
belum selesai pembangunan- Saperani mengharapkan, masyarakat.
nya. jembatan yang rencananya “Ada beberapa proyek yang
Menurut dia, Dinas Peker- dibangun permanen dengan belum bisa digunakan akibat
jaan Umum dan Penataan Ru- metode cor beton ini bisa tere- keterbatasan dana. Nah, pada
ang (PUPR) Kabupaten Barito alisasi agar warga dapat ber- tahun ini dan juga tahun depan
Utara (Barut) melaksanakan jalan lancar lantaran jembatan di APBD hendaknya anggaran
pembangunan jembatan pen- memangkas jarak warga untuk lebih difokuskan ke arah pe-
Foto : PPost/M. Nasution
KUNKeR - Legislator Barito Utara, H Purman Jaya, Lahmudin dan Henny Roesgiarti Rusli, bersiap untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) belum lama ini. ghubung di Desa Sikui, Keca- menuju kebun. nyelesaiannya, sehingga asas
“Dengan belum selesainya
matan Teweh Baru, pada tahun jembatan itu terpaksa warga manfaatnya cepat dirasakan
oleh masyarakat kita,” jelas
2018 lalu.
Tenaga Medis Dilarang Namun saat itu pekerjaannya harus memutar jalan yang Asran.(P4)
Perketat Pengawasan
Pindah dari Desa Perusahaan

MUARA TEWEH, PPOST sahaan terhadap karyawan- bangan jumlah tenaga kerja.
Anggota Dewan per- nya. Ini sering terjadi. Kare- Belum lagi laporan jam-
MUaRa TeWeH, PPOsT “Dewan akan mendukung Sebelumnya, Bupati Nadal- wakilan Rakyat Daerah na merasa tidak ada keadi- inan kesehatan atau ke-
Adanya larangan keras bupati terhadap pemindahan tena- kebijakan larangan pemindahan syah mengeluarkan kebijakan (DPRD) Kabupaten Barito lan, karyawan mendatangi sejahteraan tiap perusa-
haan. Dewan belum mener-
Utara (Barut), Surianor,
tenaga medis dari desa ke kota
terkait larangan keras terhadap
dewan untuk mediasi,” kata
ga medis dari desa ke kota mendapat respon positif dari sesuai dengan ketentuan yang pemindahan tenaga medis dari mengharapkan Dinas Tena- Surianor, kemarin. ima laporan. Kalaupun ada
wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlaku. Hal ini demi pemer- desa ke kota. Alasannya, pemin- ga Kerja, Transmigrasi, dan baru terkuak setelah
Seharusnya, katanya, hal
Barito Utara (Barut). Larangan itu dinilai sangat penting ataan pembangunan di bidang dahan itu akan membuat pelay- Koperasi dan UKM (Dis- tersebut tidak perlu terjadi ada masalah antara manaje-
nakertranskop dan UKM)
men dengan karyawan yang
anan kesehatan di pedesaan
kesehatan,” kata Lahmudin ke-
demi pemerataan pelayanan pembangunan di bidang ke- pada wartawan, belum lama ini. menjadi terbangkalai atau ma- setempat memerketat pen- kalau perusahaan punya dibawa ke dewan.
sehatan. Politisi Partai Amanat Na- syarakat menjadi tak terlayani. gawasan terhadap seluruh manajemen yang profesion- “Harusnya dengan ban-
sional (PAN) ini menegaskan, “Pemindahan tenaga medis perusahaan di daerah ini. al. Sehingga, permasalahan yaknya keberadaan peru-
Legislator DPRD Barut, La- yang disebabkan kekurangan tidak ingin Barut hanya menjadi dari desa ke kota akan menye- Surainor mengatakan, karyawan seakan segalanya sahaan di daerah kita bisa
hmudin mengatakan, terhadap tenaga medis atau tidak berada tempat pendaftaran aparatur babkan kurangnya pelayanan banyak permasalahan yang menjadi beban pemerin- memberikan manfaat bagi
kebijakan larangan tersebut ditempat atau lagi cuti, sehingga sipil negara (ASN) dari luar kesehatan di desa. Sementara terjadi antara perusahaaan tahan. masyarakat sekitar dan
dewan sangat mendukung dan pos yang tempati kosong. daerah saja lantaran dikuatir- kehadiran tenaga medis di pede- dengan karyawan maupun Surianor mengungkapkan, memberikan kesejahteraan
mengapresiasi karena selama ini Selain itu, kalau diberikan kan setelah lima tahun bertugas saan sangat penting untuk mem- masyarakat. Sebagian ada untuk persoalan ketenagak- bagi karyawannya. Bukan
sering terdengar keluhan warga peluang maka banyak tenaga yang bersangkutan minta pin- bantu dalam memberi pelay- yang dilaporkan ke dewan. erjaan di perusahaan agar malah memberikan ma-
desa soal tidak maksimalnya kesehatan yang akan mengaju- dah dengan berbagai macam anan kesehatan bagi masyarakat “Contohnya, permasala- ada laporan secara rutin ke salah,” kata Surianor.(bn/
pelayanan tenaga kesehatan kan pindah ke kota. alasan. desa,” jelasnya.(P4) han PHK oleh pihak peru- dinas. Di antaranya, perkem- P4)