Page 15 - Pedoman Pelayanan Publik Izin Edar Alkes dan PKRT selama Pandemi Covid 19

sampai dengan 31 Mei 2020 atau menyesuaikan dengan
Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
berlaku, maka pelayanan tatap muka di Unit Layanan Terpadu
(ULT) untuk sementara ditidakan. Oleh karena itu, di tengah
pandemi yang melanda Indonesia, Kementerian Kesehatan
akan berupaya untuk memastikan pelayanan publik tetap
berjalan sebagaimana semestinya. Ketersediaan Alkes dan
PKRT untuk pelayanan kesehatan harus terus berjalan agar
tidak terjadi kekosongan dan kelangkaan Alkes dan PKRT.

Sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Kesehatan
dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini, berbagai inovasi
regulasi diterapkan untuk melakukan perizinan dalam kondisi
darurat jika diperlukan, dengan tetap memperhatikan aspek
keamanan, mutu dan manfaat Alkes dan PKRT. Hal ini
dilakukan untuk mengantisipasi perlunya akses Alkes dan
PKRT pengembangan baru yang ditujukan untuk
mengidentifikasi dan penunjang pengobatan COVID-19.

1.2 Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan
Nuklir;

2