Page 61 - Pedoman Pelayanan Publik Izin Edar Alkes dan PKRT selama Pandemi Covid 19
P. 61

Klinik  dilaksanakan.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  uji
                  klinik  juga  dilakukan  berdasarkan  pelaporan  Kejadian  yang
                  Tidak Diinginkan Serius (KTDS), deviasi protokol dan progress
                  uji klinik.


            4.3    Tarif  PNBP

                    Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  permohonan
                 persetujuan  uji  klinik  alat  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan
                 perundang-undangan di bidang keuangan Negara yang berlaku.

                 Tabel 4.1 Tarif PNBP Permohonan Persetujuan Uji Klinik Alkes
                      Jenis Surat           Biaya PNBP    Masa Berlaku Surat

              Surat Persetujuan            Rp 250.000     2 (dua) tahun
              Pelaksanaan Uji Klinik

                   Setelah  mendapatkan  persetujuan  pelaksanaan  uji  klinik,
                 pemohon  dapat  melakukan  uji  klinik  di  fasilitas  yang  telah
                 ditentukan. Pemohon dapat melanjutkan proses ke tahapan izin
                 edar Alat Kesehatan setelah memberikan laporan hasil uji klinik
                 kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

















                                                                             48
   56   57   58   59   60   61   62