Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 08 Oktober 2019

OPINI

SELASA, 8 OKTOBER 2019 02

Unjuk Rasa tanpa Rasa

Penulis: Yeremias Jena (Etikawan dan Dosen di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

KETIKA massa mem- dikasikan sesuatu’ sebagai benar pedemo yang rentan terhadap menjadi simpati memampukan
beludak dan memenuhi dan salah. aksi kekerasan justru membuat seseorang untuk menimbang
kepentingan seluruh pihak yang
Tindakan ini sendiri mengan-
mereka menjadi semakin rentan
ruang publik dalam aksi daikan telah terjadinya diskresi karena kebenaran yang menjadi terkena dampak tindakan. Dalam
unjuk rasa, tidak jarang epistemologi oleh kelompok dasar protes dikapitasi kepent- hal ini, kepentingan kelompok
kita bertanya spontan, tertentu, biasanya para ahli di ingan-kepentingan lain yang masyarakat yang tidak bisa be-
“Protes apa lagi? Mengapa bidangnya, untuk memilah- sebenarnya tidak berkorelasi rangkat kerja karena demon-
dengan tindakan demonstrasi
milah yang benar dari yang
strasi, rusaknya fasilitas publik
orang-orang itu tidak peduli salah. Jadi, ada diskusi dan itu sendiri. karena brutalitas para pedemo,
pada kepentingan umum? bangun argumentasi, tetapi Selain itu, ‘rasa’ para pedemo dan sebagainya seharusnya juga
Bukankah aksi protes ada juga penarikan kesimpulan yang menjadi alasan protes seha- ikut dipertimbangkan. Inilah
berdasarkan bukti-bukti yang
sikap motivational displacement
rusnya berangkat dari perasaan
dan unjuk rasa hanya akurat. Dengan begitu, tinda- etis ikut merasakan penderitaan yang bahkan bisa mencegah ses-
akan mengganggu keter- kan mendemonstrasikan ialah atau ketidakadilan masyarakat. eorang untuk terlibat dalam aksi
tiban umum? Jika massa tindakan memaklumkan hal Bukan sekadar rasa primordial massa ketika kepentingan yang
yang benar. Kerja nalar dalam
lebih besar mengalami kerugian
dan sektarian karena terabaikan-
merusak fasilitas publik, membangun argumentasi dan nya kepentingan kelompoknya. atau kerusakan.
bukankah kita semua yang sokongan bukti-bukti sangat Di sinilah terletak seluruh per- Di sinilah sebenarnya letak
akan (di)rugi(kan)?” dijunjung tinggi dalam tindakan soalan unjuk rasa di Indonesia. semua problem demonstrasi
demonstrasi. Pertama, jika unjuk rasa ha- dan aksi massa di Indonesia.
Lain soal dengan unjuk rasa. rus berangkat dari perasaan Di satu pihak, elite penjaga
Berbagai pertanyaan itu mun- Secara leksikal, ‘unjuk’ memiliki tergerak pengalaman ketidaka- kebenaran yang menjadi kiblat
cul bisa jadi berpangkal pada arti yang hampir sama den- dilan yang dialami warga ma- bagi berbagai aksi massa masih
rasa jengkel dan frustrasi kita gan kata demonstrasi, yakni syarakat, perasaan itu pertama- gagal membuktikan berbagai
pada ruang publik yang gaduh menunjukkan, memperlihat- tama harus menjadi simpati. Itu tuduhan dan klaim kebenaran
dan semrawut. Padahal, dalam kan, membuktikan, atau bahkan penting sebagai upaya untuk mereka, terutama ketika terjadi
iklim demokrasi unjuk rasa mempersembahkan. Penamba- membebaskan perasaan yang pengabaian dimensi kepub-
harusnya dimaknakan secara han ‘rasa’ pada aksi unjuk atau Ilustrasi murni subjektif kepada perasaan likan dari kebenaran. Dalam hal
positif sebagai bagian dari kon- demonstrasi justru menegaskan perlihatkan kesalahan praktik nasi kelompok minoritas, meru- dan unjuk rasa tidak mudah sebagai pendorong sikap moral. ini, demonstrasi massa dalam
trol warga negara atas jalannya kultur ekspresi politik Indonesia. politik secara objektif dan terang gikan kelompok marginal, dan dikemukakan, beberapa indi- Kedua, supaya bisa menjadi artinya yang sebenarnya gagal
roda pemerintahan. Lalu, jika Berbeda dengan demonstrasi benderang, unjuk rasa justru sebagainya. kasi dapat ditonjolkan secara sikap simpati entah pada korban diperlihatkan.
ada rasa jengkel pada aksi protes yang mengandalkan pertimban- menegaskan bahwa kebenaran Ketiga, unjuk rasa sebagai argumentatif. Merujuk pada atau pada masyarakat yang tera- Di lain pihak, aksi massa
dan unjuk rasa warga negara, gan nalar dan kepastian kebena- yang disuarakan itu belum protes politik tidak berangkat banyaknya peserta unjuk rasa niaya, seseorang harus mampu dalam artian unjuk rasa pun
adakah sesuatu yang salah? ran, unjuk rasa memberi ruang bersifat final. Para pengunjuk dari semacam otoritas episte- yang tidak tahu isi protes mer- membebaskan dirinya dari ber- kehilangan aspek rasa karena
Menarik untuk menemukan pada ‘rasa’. Dari Kamus Besar rasa menyerukan pentingnya mologi tertentu yang dalam ra- eka, dapat dikatakan bahwa bagai agenda dan kepentingan kegagalan para pelaku dalam
jawabannya dalam penelusuran Bahasa Indonesia, kita mema- ruang bagi pencarian kebenaran nah akademis biasanya dikuasai mereka mendasarkan aksinya diri, apa yang dalam khazanah mentransformasi perasaan sub-
fi losofi s atas makna kata ‘unjuk hami ‘rasa’ sebagai tanggapan bersama. kelompok elite. Unjuk rasa jus- pada kebenaran (isi protes) yang etika sering disebut sebagai mo- jektif menjadi sikap simpati.
rasa’ dan ‘demonstrasi’. indra terhadap rangsangan Kedua, meskipun tidak be- tru menegaskan perasaan publik dirumuskan sekelompok kecil tivational displacement. Dengan Kegagalan ini justru akan terus
Unjuk nalar dan unjuk rasa saraf, pengalaman (tersentuh rangkat dari kebenaran politik atas praktik-praktik politik tidak elite ‘penjaga kebenaran’. Di sini kata lain, perasaan tetap penting memosisikan sebagian besar
Mengapa ‘demonstrasi’ seb- atau tergerak) akan sesuatu, sebagai kesimpulan dari sebuah etis yang mencederai rasa keadi- kita berhadapan dengan situasi karena mampu membantu kita orang sebagai korban aksi mas-
agai aksi atau ekspresi pendapat tanggapan hati terhadap ses- unjuk nalar, sifat objektif tidak lan publik. politik yang sangat pelik. ikut mengalami penderitaan dan sa. Kontradiktif memang karena
politik di muka umum dimak- uatu, dan semacamnya. Dengan ditolak sama sekali dalam unjuk Di satu pihak, para elite penja- ketidakadilan secara mendalam. unjuk rasa sebagai ekspresi
nakan sebagai ‘unjuk rasa’? begitu, penambahan kata ‘rasa’ rasa. Masalahnya karena unjuk Absennya rasa ga kebenaran itu sulit ditunjuk- Akan tetapi, agar berbagai agen- sikap politik memperjuangkan
Kata demonstrasi berasal dari pada ‘unjuk’ menegaskan seka- rasa sebagai protes politik justru Protes massa hari-hari ini kan batang hidungnya, padahal da pribadi tidak ikut mewarnai kepentingan kelompok yang
kata kerja bahasa Latin demon- ligus kultur politik Indonesia. berangkat dari ‘rasa’ tertentu apakah termasuk demonstrasi klaim kebenaran yang menjadi perjuangan politik, perasaan se- sedang menderita ketidakadilan
strare yang artinya ‘tindakan Pertama, unjuk rasa bukanlah atas praktik-praktik politik yang atau unjuk rasa? Meskipun per- alasan aksi protes harus bisa harusnya ditransformasi terlebih justru berubah menjadi merugi-
menunjukkan, mendeskripsi- unjuk nalar. Jika demonstrasi se- menyengsarakan, meminggir- tanyaan itu sulit dijawab karena dibuktikan secara akademik. Di dahulu kepada level simpati. kan kepentingan kelompok yang
kan, menjelaskan, atau mengin- bagai unjuk nalar mampu mem- kan orang kecil, mendiskrimi- demarkasi antara demonstrasi lain pihak, sifat anonimitas para Ketiga, transformasi perasaan lebih besar.

Legislator Bukan Keranjang Sampah

Penulis: Yeremias Jena (Pengamat Hukum Universitas Pasundan Bandung)

MOMENTUM unjuk rasa Idealnya seperti itu. Namun Dari 575 anggota, sebanyak 286 dakan reses dan/atau kunjungan oleh Mahkamah Konstitusi. Na- tidak dengan UUD 1945. investasi dan kepentingan rakyat
menolak Undang-Undang (UU) dalam kenyataannya justru se- orang atau 49,74 persen meru- kerja serta kunjungan ke dapil. mun perlu juga dipikirkan ten- Keempat, harus memprioritas- dapat berbanding lurus. Ini men-
yang dihasilkan pada akhir masa baliknya. Banyak RUU yang me- pakan non-petahana. Sebanyak Ketiga, dalam rangka upaya tang bagaimana melakukan pen- kan RUU perlindungan terhadap jadi penting karena dalam prak-
jabatan DPR periode 2014-2019 miliki relasi kuat (close engage- 289 anggota atau 50,26 persen preventif agar tidak mengaki- gujian atau penelaahan terhadap hak-hak konstitusional rakyat, tiknya selalu saja RUU yang ter-
harus menjadi catatan penting ment) dengan tercerabutnya merupakan petahana. Dari kom- batkan kerugian terhadap hak- RUU (preventif) ex ante review. atau minimal proporsional den- kait dengan kepentingan rakyat
bagi legislator yang baru saja pemenuhan hak konstitusional posisi itu yang berlatar belakang hak konstitusional rakyat, maka Dengan begitu RUU sebelum gan RUU paket politik dan/atau harus menyesuaikan dengan UU
dilantik, bahwa perumusan UU rakyat. Sehingga tidak sedikit hukum hanya 80 anggota atau pengujian tidak hanya melalui disepakati bersama dilakukan kepentingan investasi. Dengan lainnya, sehingga tidak jarang
jangan hanya mengedepankan UU yang dianggap tidak ada sekitar 14,28 persen. mekanisme judicial review post penelahaan atau pengujian untuk begitu dalam proses perumusan- hak-hak rakyat tergerus oleh
kejar setoran. korelasi yang kuat antara UU Semoga dengan komposisi facto UU terhadap UUD 1945 melihat terjadi disharmoni atau nya formulasi RUU paket politik, kepentingan lain.
Pertimbangan memenuhi dan kepentingan rakyat (mis- seperti itu membawa harapan
target (kejar setoran) dapat match between law and society). baru yang meletakkan pem-
berakibat pada overdosis yang Gagal fokus program legislasi bentukan UU. Bukan sekadar
diakibatkan kecanduan ter- nasional juga dapat ditunjuk- urusan mekanisasi yang tidak
hadap pembentukan UU atau kan dengan ratusan putusan hanya bertumpu pada berapa
karena kelalaian. Sehingga Mahkamah Konstitusi terkait banyak UU yang ditetapkan,
dalam akhir masa jabatan ter- pembatalan UU. tetapi lebih menggunakan ke-
kesan DPR sebagai keranjang Jika diperhatikan pembatalan bijakan politik legislasi dengan
sampah yang harus menetap- UU tersebut bermuara pada mengedepankan untuk kepent-
kan UU sebanyak-banyaknya. lemahnya harmonisasi dan sink- ingan rakyat dan pencapaian
Bahkan setelah ditetapkan ronisasi dalam perumusan UU. target pembangunan nasional.
sebagai UU harus berhadapan Banyak terjadi bertentangan/ Berkaca dari pembentukan
dengan Mahkamah Konstitusi tidak berkesesuaian antara UU UU dengan berbagai macam
(MK) yang tidak sedikit juga dan UUD 1945, sehingga ter- kelemahan, maka sebaiknya
membatalkan UU, jika mem- kesan legislator hanya berke- dalam rangka menciptakan UU
perhatikan efektivitas pemben- wajiban membentuk UU dan yang lebih baik (good norm),
tukan UU dapat dikatakan jauh selanjutnya terserah MK. Padahal dengan proses yang baik melalui
dari ekspektasi Prolegnas 2015- perumusan UU menyedot ang- partisipasi masyarakat (good
2019. Faktanya dari 189 RUU garan yang tidak sedikit. process). Sehingga menciptakan
dan 37 RUU komulatif terbuka Untuk diketahui, tidak kurang koherensi antara UU dan kepent-
hanya dapat diselesaikan tidak dari Rp4 miliar dalam setiap ingan rakyat. Maka langkah yang
lebih dari 40%. pembahasan 1 (satu) RUU. Yang harus dilakukan adalah, perta-
Pergeseran kekuasaan pem- lebih miris adalah prolegnas ma, legislator segera melakukan
bentuk UU dalam amendemen hanya menjadi ‘daftar’ RUU evaluasi dan penyempurnaan
UUD 1945 dari Presiden ke yang akan dibahas (wishlist). terhadap UU yang ada dianggap
DPR (origin function) harus di- Bukan program yang diarahkan bertentangan dengan UUD 1945
baca sebagai penguatan prinsip untuk kepentingan rakyat dan/ atau kepentingan rakyat dalam
daulat rakyat dalam rangka atau pencapaian tujuan dan rangka menghadapi tantangan
fungsi keterwakilan. sasaran pembangunan nasional. zaman. Meskipun harus disadari
Itu dilakukan dengan hara- Karena itu bukan hal aneh jika bahwa hukum selalu tertatih-
pan terjadi simbiosis-mutualis terjadi tumpang tindih atau ben- tatih mengejar perubahan zaman
antara wakil dan yang terwakili turan di antara RUU yang akh- (het recht hink achter de feiten
melalui kanal partisipasi dalam irnya menimbulkan kekacauan aan). Karena itulah pentingnya
proses mengakomodasi as- materi (chaos text). Pemikiran dirumuskan oleh prolegnas.
pirasi rakyat. Namun tidak bahwa setiap persoalan harus Kedua, menciptakan hukum
melulu menggunakan pendeka- diselesaikan dengan membentuk yang responsif melalui peru-
tan kuantitas, sehingga pintu UU harus mulai dihilangkan musan UU dengan melibatkan
legislasi melalui DPR bukan untuk menghindari kecanduan partisipasi masyarakat dalam
berarti harus sebanyak-ban- perumusan UU. bentuk-bentuk yang modern,
yaknya menghasilkan UU. Teta- Faktanya daftar RUU yang tidak konvensional. Sehingga
pi bagaimana DPR lebih fokus banyak dalam prolegnas ti- tidak cukup hanya melalui FGD
memperjuangkan perlindungan dak dapat diselesaikan secara atau seminar, tetapi harus diso-
hak rakyat dalam rangka keadi- maksimal. sialisasikan oleh legislator. Salah
lan melalui inisiatif RUU. Legislator baru telah dilantik. satunya adalah pada saat menga-

PALANGKA POSTALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
P
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)