Page 15 - KOMPILASI BERITA MEDIA, SELASA 18 FEBRUARI 2020

Kalbaronline.com 17 Februari 2020

Dirinya menegaskan, dalam rekrutmen petugas pencatatan kependudukan dalam pelaksanaan
Sensus Penduduk 2020 ini, pihaknya akan menyesuaikan petugas berdasarkan segmentasi
wilayah. Pasalnya, kata dia, dalam sensus interaksi yang dilakukan sampai ke level RT atau
level paling bawah.

“Karena interaksinya sampai ke level RT, rekrutmen petugas akan kita prioritaskan warga di
RT setempat. Jadi kita buka rekrutmen petugas sesuaikan segmentasi wilayah. Jadi misal di
wilayah yang padat warga Tionghoa, petugasnya kita harap dikawal oleh RT setempat, juga
sudah kita mitigasi. Dengan harapan seluruh penduduk Indonesia, apapun etnisnya tercatat
datanya,” tuturnya.

Wahyu turut mengungkapkan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini terdapat dua metode.
Metode pertama yakni sensus online yang dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020
mendatang.

“Jadi masyarakat yang punya akses internet, gadget, silahkan lakukan secara mandiri kalau
memang merasa terganggu jika disensus oleh petugas BPS. Santai sekali cukup 5 menit,
cukup memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor Kartu Keluarga (KK),
tinggal nanti menjawab 22 pertanyaan,” ungkapnya.

“Tapi kalaupun tidak mengisi secara online, akan kita data secara konvensional (door to
door). Itu akan dimulai pada 1 Juli hingga 31 Juli 2020, petugas yang kita rekrut di Kalbar
ada sebanyak 7000 – 8000 orang,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Wahyu mengimbau agar warga Kalbar bersama-sama mensukseskan
Sensus Penduduk 2020. Sebab Indonesia, kata dia, akan menuju Satu Data Kependudukan. Di
mana hal itu juga terkait dengan registrasi statistik hayati alias inline dengan kebijakan
pemerintah mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan langsung dan kebijakan lainnya.

“Saya imbau, saya mohon kepada warga Kalbar jangan sampai tidak tercatat, karena kita
akan menuju satu data kependudukan, juga terkait dengan registrasi statistik hayati, yaitu
akan inline dengan kebijakan pemerintah mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan
langsung. Karena sekarang-kan semuanya berbasis KTP, kalau orang yang tidak ada KTP
atau NIK atau tidak terupdate, mohon maaf jangan sampai ke depannya nanti ada kendala
dengan kebijakan pemerintah, padahal kita sudah memberi ruang agar masyarakat bisa
terdata dengan baik,” imbaunya.

Dirinya juga memastikan, pasca Sensus Penduduk 2020 ini, semua data penduduk tak akan
lagi simpang siur atau data BPS berbeda dengan data yang lain.

“Ke depannya kita akan satu data, semuanya sudah satu data, tidak ada lagi data BPS yang
berbeda dengan data lain, BPS nanti hasil Sensus Penduduk 2020 clear, kita serahkan ke
Dukcapil. Kemudian Dukcapil setiap tahunnya nanti akan updating, termasuk masyarakat
juga akan melakukan updating kependudukannya,” tandasnya. (Fai)

11