Page 14 - KOMPILASI BERITA MEDIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, RABU 19 FEBRUARI 2020
P. 14

Antarnews.com                                                    18 Februari 2020


               "Saya setuju, jika pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honor menjadi tenaga PPPK,
               dimana ini merupakan solusi terbaik. Tinggal bagaimana penyelesaian proses administrasinya
               yang perlu diperjelas," kata Ria Norsan.


               Terkait  wacana  penghapusan  tenaga  honorer  tersebut,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
               Negara-Reformasi  Birokrasi,  Tjahjo  Kumolo  mengatakan  pada  intinya,  pemerintah  pusat
               tidak  mengurusi  perekrutan  tenaga  honorer  di  daerah  selain  ASN.  Namun,  terkait  wacana
               penghapusan tenaga honorer tersebut dirinya lebih setuju jika menggunakan istilah penataan.

               "Bukan penghapusan, tapi penataan," katanya, belum lama ini.


               Dia  menyatakan pegawai  pusat  itu  hanya  ada  pegawai  resmi  atau  Aparatur  Sipil  Negara
               (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat P3K.


               "Tenaga  honorer  daerah  itu  jangan  dijanjikan  jadi  pegawai  negeri,  akan  jadi  beban  pusat
               nantinya termasuk pensiunnya," ucap Tjahjo.

               Karena,  kata  dia,  pegawai  negeri  sipil  itu  harus  pintar  (smart),  harus  sesuai  kebutuhan,
               mengurangi tenaga administrasi, tidak berlebihan juga tidak kurang.


               "Kalau yang masih kurang saat ini diserahkan kepada bupati/wali kota dan gubernur, mau
               mengangkat berapa saja, seperti DKI, karena APBD besar, bisa berapa saja, pasukan gorong-
               gorong, kebersihan, pasukan bencana alam, ya, gaji sesuai upah minimum regional (UMR),"
               katanya.


               Ini,  kata  dia,  bisa  bersifat  alih  daya  (outsourcing),  sehingga  istilahnya  menjadi  penataan,
               bukan penghapusan tenaga di luar ASN di pemerintahan.


               Sebab  jika  tidak  ditata  dari  sekarang  akan  menjadi  tumpang  tindih  status  kepegawaian  di
               pemerintahan, sehingga banyak aksi. Demo tenaga honor, padahal harusnya tidak perlu itu,
               tenaga honor menjadi urusan daerah, sesuai kemampuan daerah.

               "Jangan honor dijanjikan, kamu tenaga kebersihan (cleaning service) nanti akan jadi CPNS,
               inikan berat, padahal ada yang lebih utama, tenaga guru, kesehatan, tenaga penyuluh desa,
               peternakan, pertanian dan perairan," ujarnya.*


               Pewarta : Rendra Oxtora
               Editor: Erafzon Saptiyulda AS
               COPYRIGHT © ANTARA 2020



                                                                                                  10
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19