Page 158 - E- MODUL BIOLOGI BERBASIS SOCIO SCIENTIFIK ISSUE KELAS XI

atau 98 hari, sementara PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

menetapkan batas maksimum hingga 40 hari kehamilan.

 Pendapat Anti-Aborsi

Demi mendapatkan spektrum pendapat dari kelompok anti-aborsi, saya

menemui Euis Sunarti, guru besar ketahanan keluarga di Institut Pertanian Bogor.
Ketua Penggiat Keluarga Indonesia ini lantang meminta ada pembatasan seksualitas

dalam aturan legal di Indonesia. Sunarti termasuk yang mengajukan uji yudisial ke

Mahkamah Konstitusi demi perluasan makna zina dan pidana LGBTIQ dalam KUHP

pada 2017. Ia juga menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena dianggap

pro-zina. Draf regulasi itu, pendapatnya, melegalkan hubungan seksual secara sadar
dan tanpa paksaan meskipun terjadi di luar pernikahan sah.

Sunarti bersedia diwawancara asalkan pernyataannya dikutip secara

"komprehensif", yang dalam obrolan satu jam dengannya, ia berkali-kali menekankan

perlu "penguatan keluarga" guna membatasi aktivitas seksual yang dianggapnya

"menyimpang". Keyakinannya tak bisa ditawar dalam kasus aborsi. Secara umum,
pendapatnya, aborsi dilarang kecuali oleh kelompok yang dikhususkan dalam

undang-undang, yakni aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan korban

perkosaan. Itu pun harus betul-betul melalui penilaian ketat, tambahnya.

“Jangan sampai malah membuka celah,” katanya, khawatir bakal ada perempuan
hamil dari "hubungan suka sama suka tapi mengaku diperkosa”. “Korban perkosaan

juga harus benar-benar trauma berat. Artinya, keluarga dan lingkungan sudah tidak

bisa menenangkan,” lanjutnya. Kedua klaim itu harus dikuatkan oleh keterangan dari

para ahli, tambahnya. Bagi Sunarti, perzinahan, aborsi ilegal, dan isu seksualitas lain-

-yang disebutnya perkara "ruwet" berpangkal pada "kegagalan negara membentuk
keluarga sebagai sistem." Kebanyakan produk hukum yang dibikin negara terlalu

fokus pada sanksi hasil kejahatan tapi seolah lupa pada usaha preventif, menurut

Sunarti. RUU PKS, misalnya, memuat pidana pemaksaan aborsi tapi tak ada pidana

terhadap pelaku zina, ujar Sunarti. Ia bertaklid, aborsi lebih banyak dilakukan oleh

perempuan tanpa ikatan pernikahan. “Harusnya satu paket, pencegahan dan hasil.
Yang zina dicegah. Yang sudah berkeluarga gunakan KB. Jangan ada pengabaian hak

Sistem Repoduksi | 146