Page 139 - Emodul Perpajakan

B AB 9

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/ PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

(PPN/ PPnBM)

Sumberhttps://www.idxchannel.com/

A. Dasar Hukum PPN PPnBM
PPN meupakan pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian dan penjualan

barang kena pajak di dalam maupun luar daerah Pabean berdasarkan ketentuan
yang berlaku. PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi

pembelian maupun penjualan barang mewah dan termasuk barang kena pajak

yang harus dikeluarkan oleh subjek pajak. PPN dan PPnBM diatur dalam UU
Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah mengalami beberapa
revisi dengan UU No. 7 Tahun 2021.

B. Beberapa Konsep dalam PPN PPnBM

1 Daerah pabean, yakni daerah Republik Indonesia (meliputi darat, laut dan

udara) serta ZEE yang diatur dalam UU yang berlaku.
2 Impor merupakan semua kegiatan memasukkan barang dari luar daerah

pabean ke dalam daerah pabean.
3 Ekspor barang kena pajak berwujud yaitu semua kegiatan mengeluarkan

barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah
pabean.

132
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E