Page 144 - Emodul Perpajakan
P. 144

b)  Memungut PPN dan PPnBM terutang.

                               c)  Menyetorkan  PPN  yang  masih  harus  dibayar  (kondisi    PPN  Keluaran
                                   lebih besar dibandingkan PPN Masukan).

                               d)  Melaporkan perhitungan pajak.
                             3.  Pengecualian Pengusaha Kena Pajak

                                a.  Pengusaha Kecil
                                    Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang

                                 kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi :

                                   1)  Sebelum 1 Januari 2014 -> Rp. 600.000.000,00.
                                   2)  Setelah 1 Januari 2014 -> Rp. 4.800.000.000,00.


                                    Beberapa hal yang diketahui mengenai pengusaha kecil :

                                        1)  Dilarang membuat faktur pajak.

                                        2)  Tidak diwajibkan memasukkan SPT masa PPN.
                                        3)  Diwajibkan membuat pencatatan.

                                        4)  Wajib  lapor  pengukuhan  sebagai  pengusaha  kena  pajak,  bagi

                                           pengusaha  kecil  yang  memiliki  peredaran  bruto  melebihi
                                           ketentuan yang telah dijelaskan.



                        F.  Faktur Pajak
                              Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang diuat oleh pengusaha

                            kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak.
                             1.  Faktur pajak dibuat saat :

                               a.  Ketika penyerahan barang kena pajak.
                               b.  Ketika penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena

                                   pajak.

                               c.  Ketika penerimaan pembayaran termin penyerahan sebagian pekerjaan.
                               d.  Kondisi yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

                             2.  Keterangan yang wajib tercantum dalam faktur pajak :
                               a.  Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.

                               b.  Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
                               c.  Jenis  barang  atau  jasa,  jumlah  harga  jual/  penggantian  dan  potongan

                                   harga.

                               d.  PPN yang dipungut.
                               e.  PPnBM yang dipungut.

                               f.  Kode, nomor seri, dan tanggal faktur dibuat.

                               g.  Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.




                                                                                                      137
                  E-Modul Perpajakan                                               Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149