Page 145 - Emodul Perpajakan

3. Faktur pajak harus dibuat pada :
a. Ketika penyerahan barang kena pajak atau JKP.

b. Ketika penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan
JKP.

c. Ketika penerimaan pembayaran termin penyerahan sebagian pekerjaan.
d. Faktur pajak gabungan perlu dibuat paling lama saat akhir bulan

penyerahan BKP dan JKP.

e. Kondisi yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

G. Tarif PPN PPnBM

1. PPN
Dengan adanya revisi UU PPN PPnBM yang baru yakni UU No. 7 Tahun
2021, maka tarif PPN berlaku saat ini adalah 11% (1 April 2022) dan 12%

(paling lambat 1 Januari 2025).

2. PPnBM
Dengan adanya revisi UU PPN PPnBM yang baru yakni UU No. 7 Tahun

2021, maka tarif PPnBM berlaku saat ini paling rendah % dan paling tinggi

200%.

H. Cara Menghitung PPN/ PPnBM
1) Menghitung PPN

Dasar pengenaan pajak x Tarif pajak

Contoh kasus:
Pengusaha kena pajak “Tomo” menjual tunai BKP kepada pengusaha

kena pajak “Arga” dengan harga jual Rp. 35.000.000,0, maka PPN
terutangnya sebesar :

11% x Rp. 35.000.000,00 = Rp. 3.850.000,00
PPN diatas merupakan PPN keluaran yang dipungut oleh PKP Tomo,

sementara bagi PKP Arga, hal ini termasuk PPN masukan.

Contoh kasus :
Tn Bara melakukan kegiatan import BKP dari luar negeri dari Daerah

Pabean dengan nilai import Rp. 23.000.000,00. Maka PPN yang dipungut
Dirjen Pajak dan Bea Cukai sebesar :

11% x Rp. 23.000.000,00 = Rp. 2.530.000,00

2) Menghitung PPnBM
Dasar pengenaaan pajak x Tarif pajak

138
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E