Page 141 - Emodul Perpajakan
P. 141

2.  Objek PPnBM

                                Pertimbangannya :
                                 a.  Adanya  keseimbangan  pembebanan  pajak  antara  konsumen  dengan

                                    penghasilan rendah ddengan konsumen berpenghasilan tinggi.
                                 b.  Perlu pengendalian pola konsumsi atas BKP tergolong mewah.

                                 c.  Perlu perlindungan bagi produsen kecil.
                                 d.  Perlu pengamanan penerimaan negara.

                                 e.  Barang yang tergolong mewah, dikenakan PPN dan PPnBM


                                Barang kena pajak yang tergolong mewah ;

                                 a.  Bukan barang kebutuhan pokok.

                                 b.  Dikonsumsi masyarakat tertentu.
                                 c.  Dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

                                 d.  Dikonsumsi dengan tujuan menunjukan status.


                                PPnBM dikenakan atas :

                                 a.  Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha

                                    yanghasilkan BKP di dalam daerah Pabean.
                                 b.  Impor barang kena pajak tergolong mewah.



                         D. Subjek PPN/ PPnBM
                            1.  Barang Kena Pajak

                                a.  Definisi BKP
                                        Barang kena pajak merupakan barang yang dikenakan pajak sesuai

                                    UU PPN 1984 dan revisi UU No. 8 Tahun 1984 dan sudah mengalami
                                    pembaruan menjadi UU No. 7 Tahun 2021.

                                    Objek BKP tak berwujud :

                                    1) Penggunaan  hak  cipta bidang  sastra,  kesenian,  ilmiah, paten,  merk
                                       dagang, dan semacamnya.

                                    2) Penggunaan  peralatan/  perlengkapan,  industrial,  komersial  maupun
                                       ilmiah.

                                    3)  Pemberian  informasi  pengetahuan  ilmiah,  tekhnical,  industrial
                                       maupun komersial.

                                    4) Pembarian  bantuan  tambahan  sehubungan  penggunaan  hak  pada

                                       poin a, b dan c.
                                    5) Penggunaan film dari gambar hidup untuk siaran televisi dan radio,








                                                                                                      134
                  E-Modul Perpajakan                                               Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146