Page 30 - Emodul Perpajakan

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan jika:
1) Diajukan permohonan penghapusan oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya

apabila sudah tidak memenuhi persyaratan baik itu subjektif maupun
objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Wajib Pajak dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
3) Wajib Pajak dalam Bentuk Usaha Tetap menghentikan usahanya di

Indonesia.

4) Wajib Pajak orang pribadi wanita telah menikah dan tidak melaksanakan
kewajiban membayar pajak sendiri.

5) Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan karena tidak memiliki kekayaan
atau meninggal tanpa adanya warisan.

6) Dianggap perlu dihapuskan NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak karena
Wajib Pajak sudah tidak mampu lagi memenuhi persyaratan baik subjektif

maupun objektif sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pencabutan Pengukuhan PKP
Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan jika:

1) Pengusaha kena pajak pindah alamat ke Kantor Pelayanan Pajak lain

2) Pengusaha kena pajak menyalahgunakan pengukuhan
3) Peredaran bruto tidak melebihi batasan pengusaha kecil

4) Kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan ke tempat lain

2. Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana untuk Wajib Pajak dalam pelaporan yang

berhubungan dengan perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, menggunakan bahasa

Indonesia dan menggunakan angka arab, satuan mata uang rupiah, dan melaporakannya
ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak.
Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sarana untuk melaporkan

dan mempertanggungjawabkan kasus jumlah pajak terutang dan melaporkan tentang:
a) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui

pemotongan ataupun pemungutan pihak dalam satu Tahun Pajak atau Bagian

Tahun Pajak
b) Penghasilan yang menjadi Objek Pajak atau bukan Objek Pajak

c) Harta dan Kewajiban

23
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E