Page 34 - Emodul Perpajakan

3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketatapan Pajak (SKP) merupakan surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketatapan Pajak Nihil, dan Surat Ketatapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak
suatu ketetapan tertulis yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pajak, memuat

besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak.
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan

jumlah pajak yang masih harus di bayar. SKPKB diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, apabila terjadi
hal berikut:

1) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan ataupun keterangan lain, pajak

yang terutang tidak atau kurang bayar
2) Apabila SPT tidak di laporkan dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan atau setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPnBM ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai
tarif 0%

4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

dibayarkan. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka
waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

bagian tahun pajak, atau tahun pajak jika ditemukan data baru yang

mengakibatkan penambahan jumlah pajak setelah dilakukannya pemeriksaan.
Syarat dikeluarkannya SKPKBT adalah adanya data baru dan data semula yang

belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan pajak terutang. Jika

masih terdapat data baru lagi, setelah diterbitkannya SKPKBT maka penerbitan
SKPKBT masih dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

27
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E