Page 33 - Emodul Perpajakan

5 PPh Pasal 22 – Pada hari yang sama pada Tanggal 14 bulan
Bendaharan saat penyerahan barang berikutnya
Pemerintah
6 PPh Pasal 22 - Sebelum Delivery Order Paling lambat tanggal
Pertamina dibayar 20 setelah masa pajak
berakhir
7 PPh Pasal 22 – Tanggal 10 bulan berikutnya 20 hari setelah akhir
Pemungut tertentu masa pajak
8 PPh Pasal 4 ayat Tanggal 10 bulan berikutnya 20 hari setelah akhir
(2) masa pajak
9 PPN dan PPnBM Akhir bulan berikutnya Akhir masa pajak
– PKP sebelum penyampaian SPT berikutnya
10 PPN dan PPnBM Tanggal 17 bulan berikutnya 20 hari setelah akhir
– Bendaharawan masa pajak
11 PPN dan PPnBM Tanggal 15 bulan berikutnya 20 hari setelah akhir
– Pemungut Non masa pajak
Bendaharawan
12 - PPh Wajib - Tanggal 25 bulan ketiga - Paling lama 3 bulan
Pajak Orang setelah berakhirnya setelah akhir tahun
Pribadi tahun ataupun bagian pajak atau bagian
- PPh Wajib pajak tahun pajak
Pajak Badan - Tanggal 25 bulan ketiga - Paling lama 4 bulan
setelah berakhirnya setelah akhir tahun
tahun ataupun bagian pajak atau bagian
pajak tahun pajak

e. Pembetulan SPT

Pembetulan SPT dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan
pernyataan tertulis dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur

Jenderal Pajak. Jika pembetulan SPT dinyatakan rugi atau lebih bayar, maka

penyampaian pembetulan SPT paling lama 2 tahun sebelum kadaluwarsa
penetapan, yakni dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Wajib Pajak dapat
membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak

menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan
pembetulan, putusan banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak

sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal

yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan
yang akan dibetulkan, dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima surat

ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan
banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat DJP belum melakukan

tindakan pemeriksaan.

26
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E