Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 14 Agustus 2019
P. 6

rabu, 14 aGuSTuS 2019                                                                                                                                                               06


                Aparat Desa Harus Cegah Peredaran Narkoba









                PaLaNGKa raYa, PPOST                                 depan generasi muda di wilayah   Selasa (13/8).       ikut-ikutan terpengaruh. Ini harus   diri untuk dilakukan rehabilitasi.   Duwel juga heran selama ini
                                                                                                                                                        “Untuk pemberantas kasus nar-
                                                                                                  Berdasarkan  informasi, jelas
                Peredaran narkoba jenis zenit di sejumlah desa di Kabu-  tersebut.              Duwel, pengguna obat terlarang   menjadi perhatian serius pemer-  koba ini tidak semata-mata melalui   upaya aparat hukum mengatasi
                                                                       “Saat reses, warga Tumbang
                                                                                                                                                                                 peredaran narkoba sudah terus
                                                                                                                           intah daerah dan aparat hukum,”
                paten Katingan  mengundang keprihatinan anggota DPRD   Miwan dan juga Petak Bahandang   tersebut kebanyakan penambang   tegasnya.     penindakan hukum. Bisa melaku-  dilakukan. Bahkan sudah banyak
                Kalimantan Tengah (Kalteng), Duwel Rawing. Desa dimak-  meminta agar pemerintah ber-  dengan tujuan menambah stamina    Mantan Bupati Katingan ini   kan pendekatan, tentunya dengan   yang tertangkap, namun aneh ma-
                sud, yakni Tumbang Miwan dan Petak Bahandang.        sama aparat hukum dapat segera   kerja agar tidak mudah lelah. Usai   tetap mengharapkan agar  Badan   cara adanya sosialisasi oleh BNK.   sih ada saja peredarannya.
                                                                     mengatasi peredaran narkoba di   menambang mereka tentunya   Narkotika Kabupaten (BNK)   Bagi yang terbukti pengedar seka-  “Banyak juga yang tertangkap,
                                                                     wilayah setempat. Karena pereda-  kembali sebagai warga masyarakat   melakukan sosialisasi kepada ma-  ligus pemakai, maka sepantasnya   tapi sepertinya masih saja selalu
                 Duwel Rawing mendorong    segera melakukan upaya pence-  rannya sudah cukup menghawat-  yang tinggal di desa tersebut.  syarakat akan bahaya narkoba dan   ditindak tegas. Bagi yang korban   ada. Bahkan di Kasongan juga su-
                aparat hukum bersama aparat adat   gahan agar peredarannya tidak   irkan,” ujarnya usai menghadiri   “Dari situ lah, karena pergaulan   mengimbau agar warga yang ter-  atau pemakai, maka tentunya   dah ada penjara khusus pecandu
                di desa yang terpapar narkoba   semakin parah merusak masa   rapat paripurna DPRD Kalteng,   anak-anak yang ada di desa bisa   papar narkoba untuk mengajukan   harus direhabilitasi,” jelas Duwel.   narkoba,” katanya. (art/P4)
                                                                                                                                                            Pembatalan Kontrak


                                                                                                                                                      Pekerjaan Dapat Dipidana



                                                                                                                                                      PALANGKA RAYA, PPOST       dievaluasi.
                                                                                                                                                        Anggota Dewan Perwakilan   “Kalau sudah ada kontrak,
                                                                                                                                                      Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi   maka tidak boleh dibatalkan.
                                                                                                                                                      Kalimantan Tengah (Kalteng)   Karena rekanan/kontraktor sudah
                                                                                                                                                      mengingatkan satuan organisasi   mengeluarkan banyak biaya untuk
                                                                                                                                                      perangkat daerah (SOPD) untuk   itu. Apalagi kalau sudah kredit di
                                                                                                                                                      tidak membatalkan pelaksanaan   Bank. Pembatalan sepihak tidak
                                                                                                                                                      pekerjaan yang sudah melalui   boleh dan siapa yang membatal-
                                                                                                                                                      kontrak.                   kan dia bisa dituntut pidana,” jelas
                                                                                                                                                        Kalau pembatalan kontrak di-  Heriansyah.
                                                                                                                                                      lakukan secara sepihak tanpa ad-  Namun, pembatalan kontrak
                                                                                                                                                      anya kesepakatan atau komunikasi   boleh dilakukan jika ada kes-
                                                                                                                                                      dengan rekanan/kontraktor (pihak   epakatan bersama antara pemberi
                                                                                                                                                      ketiga-red), maka dapat digugat   pekerjaan atau satuan organisasi
                                                                                                                                                      secara hukum dan dapat masuk   perangkat daerah (SOPD) dengan
                                                                                                                                                      dalam ranah pidana.        pihak ketiga/kontraktor.
                                                                                                                                                        “Hasil konsultasi tim Badan   “Kalau  sepihak  tidak boleh,
                                                                                                                                                      Anggaran (Banggar) dengan   harus ada komunikasi kedua belah
                                                                                                                                                      Dirjen Keuangan Daerah Ke-  pihak. Kalau sama-sama sepakat
                                                                                                                                                      mendagri bahwa pekerjaan yang   itu boleh, karena pihak ketiga ti-
                                                                                                                                                      sudah kontraktual tidak boleh   dak akan menuntut secara hukum
                                                                                                                                                      dibatalkan, karena bisa digugat   atau menggugat,”katanya.
                                                                                                                                                      dan dipidanakan. Ada aturannya,”   Selain soal pembatalan kontrak
                                                                                                                                                      ucap Wakil Ketua DPRD Kalteng,   pekerjaan oleh SOPD, lanjut Heri-
                                                                                                                                                      Heriansyah, di gedung  dewan,   ansyah, masalah sumbangan pihak
                                                                                                                                                      belum lama ini.            ketiga (SKP) dan kebijakan umum
                                                                                                                                                        Dijelaskannya,  terkait peker-  anggaran dan plafon pendapatan
                                                                                                                                                      jaan yang  sudah  ada kontrak   anggaran sementara (KUA PPAS)
                                                                                                                                                      ada aturan menyangkut pidana.   APBD Perubahan 2019, termasuk
                                                                                                                                                      Artinya, pemerintah bisa dituntut   yang dikonsultasikan Badan Ang-
                                                                                                                                                      pidana oleh pihak ketiga. Kecuali   garan (Banggar)  DPRD Kalteng
                                                                                                                                           Foto : PPost/Arianata
                ParIPurNa - Juru bicara daerah pemilihan meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Duwel Rawing, menyerahkan laporan hasil reses kepada Wakil Ketua DPRD Kalteng, H   yang baru menang lelang, namun   ke Kementerian Dalam Negeri
                Heriansyah, pada  rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (13/8).                                                                     belum ada kontrak. Itu boleh   (Kemendagri) baru-baru ini.(P4)

















                          Perketat Pengawasan                                                   Retribusi Jadi Komponen


                                      Perusahaan



                MUARA TEWEH, PPOST        diasi,” kata Surianor, belum   kesehatan atau kesejahteraan             Penerimaan PAD
                 Anggota Dewan perwakilan   lama ini.               tiap perusahaan. Dewan belum
                Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-  Seharusnya, katanya, hal   menerima laporan. Kalaupun
                paten    Barito  Utara  (Barut),   tersebut tidak perlu       ada dan baru ter-
                Surianor, mengharapkan Dinas   terjadi kalau pe-              kuak setelah ada
                Tenaga  Kerja,  Transmigrasi,   rusahaan punya                masalah antara    Muara TEWEH, PPOST                                    retribusi jasa usaha, kemarin.  pengelolaaan terminal belum
                Koperasi dan UKM (Disnaker-  manajemen yang                   manajemen den-                                                            “Bertolak dari pemikiran   berjalan sebagaimana mestinya.
                transkop dan UKM) setempat    profesional.  Se-               gan karyawan      Retribusi merupakan pungutan daerah dan sebagai pem-  tersebut, fraksi PDI Perjuangan   Selanjutnya tentang persia-
                memerketat pengawasan ter-  hingga, perma-                    yang dibawa ke    bayaran atas jasa atau usaha perizinan tertentu yang dise-  berpandangan pentingnya ra-  pan pembangunan rumah po-
                hadap seluruh perusahaan di   salahan karyawan                dewan.            diakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang   perda retribusi jasa usaha ini   tong hewan  (RPH), termasuk
                daerah ini.               seakan segalanya                     “ H a r u s n y a                                                      menjadi payung hukum untuk   cetak biru pengelolaannya,
                 Surainor mengatakan, ban-  menjadi beban                     dengan ban -      pribadi atau badan tertentu.                          memberikan legalitas kepada   sehingga  pemerintah  dapat
                yak permasalahan yang terjadi   pemerintahan.                 y akny a ke -                                                           pemerintah, sehingga melalui   menarik retribusi.
                antara perusahaaan dengan   Surianor men-                     beradaan peru-      Karena itu, retribusi daerah   Begitu disampaikan anggota   organisasi perangkat daerah   “Kemudian,  apa  rencana
                karyawan maupun masyarakat.   gungkapkan, un-                 sahaan di daerah   menjadi  komponen  peneri-  Dewan Perwakilan Rakyat Dae-  dapat memungut hasil dari jasa   pemerintah dalam meningkat-
                Sebagian ada yang dilaporkan   tuk persoalan ke-              kita bisa mem-    maan pendapatan asli dae-  rah (DPRD) Kabupaten Barito   yang disediakan,” katanya.  kan  kualitas pendukung  dan
                ke dewan.                 tenagakerjaan di                    berikan manfaat   rah (PAD) dalam  Anggaran   Utara (Barut), Denny Hermanto   Denny mengutarakan, me-  pengelolaan tempat rekreasi
                  “Contohnya, permasalahan   perusahaan agar   Surianor       bagi masyarakat   Pendapatan dan Belanja Daerah   Sumarna, terkait  rancangan   nyangkut retribusi terminal,   dan olah raga sebagai salah satu
                PHK oleh pihak  perusahaan   ada laporan secara               sekitar dan mem-  (APBD).                    peraturan daerah  (raperda)   fraksi PDI Perjuangan melihat   jenis retribusi,” katanya.(bn/P4)
                terhadap karyawannya.  Ini   rutin ke dinas. Di antaranya,   berikan kesejahteraan bagi
                sering terjadi. Karena merasa   perkembangan jumlah tenaga   karyawannya. Bukan malah
                tidak ada keadilan, karyawan   kerja.               memberikan masalah,” kata
                mendatangi dewan untuk me-  Belum lagi laporan jaminan   Surianor.(bn/P4)


                      Jaringan Listrik Rambah


                                     Pelosok Desa




                MUARA TEWEH, PPOST        ini belum terjamah listrik,”   tober 2019. Salah satunya di
                 Sebagai daerah penghasil   ungkap Wakil Ketua II DPRD   Malawaken III.
                kekuatan listrik berupa gas,   Barito Utara (Barut), Acep   “Pembangunan  jaringan
                tentunya tidak berlebihan   Tion,  belum lama ini.  listrik ini akan dilakukan
                kalau masyarakat  Bumi Iya   Untuk itu, pihaknya me-  langsung oleh PLN  Unit Lay-
                Mulik Bengkang Turan meng-  nyambut gembira langkah   anan Pelanggan (ULP) Muara
                harapkan listrik bisa menja-  Perusahaan Listrik Negara   Teweh,” katanya.
                mah keseluruh pelosok desa   (PLN) sudah mulai  mema-  Gustiyadi mengungkapkan,
                di kabupaten ini.         sang jaringan dengan mer-  wilayah yang terkena pem-
                 Harapan masyarakat terse-  ambah kecamatan hingga   bangunan jaringan di jalur
                but sudah beberapa kali di-  pedesaan.              poros Muara Teweh- Benan-
                ungkapkan para wakil rakyat   Pemasangan jaringan itu   gin,  yakni Desa Liang Naga,
                melalui forum resmi rapat   dibenarkan Manajer PLN   Sabuh, Liang Naga,   Gan-
                maupun melalui media mas-  ULP Muara Teweh, Gusti-  dring, Panaen dan Liang Buah
                sa.                       yadi Fathur Rahmandi. Ia   di Kecamatan Teweh Baru.
                 “Terakhir kita sudah     mengatakan, pihaknya akan   “Setelah itu baru nanti ma-
                mendapatkan kabar gem-    membangun jaringan listrik   suk ke Kecamatan Teweh
                bira bahwa pihak PLN mulai   di beberapa  wilayah yang   Timur. Hal ini saya sudah
                memasang tiang pancang ke   berada di jalan poros Muara   laporkan progresnya kepada                                                                                                  Foto : BN
                arah kecamatan yang selama   Teweh-Benangin pada Ok-  wakil bupati,” jelasnya. (P4)  FOTO bErSaMa - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Barito Utara foto bersama usai mengikuti sidang paripuna, belum lama ini.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11