Page 4 - BAB 3 : DEMOKRASI TERPIMPIN

4). Penetapan manifesto politik republik indonesia sebagai garis besar

haluan negara. Seharusnya gbhn disusun dan ditetapkan oleh MPR.

5). Pengangkatan presiden seumur hidup.

6). Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif. Penyimpangan ini
dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk
Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China), poros jakarta-phnom
penh-hanoi-peking-pyongyang (indonesia, kamboja, vietnam utara,
china dan korea utara).

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi
peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah
posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan
G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun, sejak
gagalnya G30S/PKI pada
tahun 1965 sampai awal
tahun 1966, pemerintah

tidak segera melaksanakan
penyelesaian rakyat karena
bertentangan dengan rasa
keadilan. Pada saat
bersamaan, Indonesia

menghadapi situasi ekonomi
yang terus memburuk
mengakibatkan harga-harga
barang kebutuhan pokok
melambung tinggi.

Peristiwa G30S/PKI dan
melambungnya harga-harga

barang pokok memicu
terjadinya demonstrasi dan
kekacauan di berbagai
tempat. Guna memulihkan
keamanan negara, Presiden
mengeluarkan surat perintah
kepada Letjen Soeharto

untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka
memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal
sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).