Page 295 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

bersama Jenderal Soeharto. TAP XXVI/MPRS/1966, tentang
Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. MPRS menghendaki
Ajaran-ajaran Bung Karno diteliti. Untuk itu dibentuk Panitia
Peneliti yang dipimpin oleh Osa Maliki, Ketua Umum PNI dan
Wakil Ketua MPRS. Jenderal T.B. Simatupang menyarankan
Ajaran Bung Karno yang berjumlah 244, tidak mungkin
diteliti. Simatupang berpendapat apapun yang ditulis oleh
Soekarno hendaklah dianggap sebagai aset bangsa.
Masyarakat akan menilai sendiri, apakah ajaran itu relevan
bagi jamannya atau tidak.

Pada 22 Juni Presiden Soekarno berpidato
Pertanggungan jawabnya sebagai Presiden di siding umum
MPRS menjelaskan tentang gelar-gelar yang dianugerahkan
oleh MPRS pada 1963.Gelar itu adalah Pemimpin Besar
Revolusi Indonesia, yang bagi Soekarno adalah suatu
pertanggungan jawab yang berat sekali.Mengenai gelar
mandataris adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945, siding penetapan sebagai Presiden seumur hidup
MPRS, memberikan penjelasan “alangkah baiknya djikalau
MPR nanti hasil pemilihan umum masih meninjau
kembali.Pidato diberi judul Nawaksara.

Sidang MPRS IV berakhir pada tanggal 1 Juli 1966,
belum mampu menyelesaikan masalah krisis karena TAP-TAP
yang dihasilkan masih mengundang kontroversi. Sekalipun
tidak sepenuhnya berhasil mengatasi krisis, sidang MPRS IV
telah melapangkan jalan dan memberi peluang kepada
Jenderal Soeharto untuk menjadi penguasa baru. Secara
konstitusional Jenderal Soeharto mendapat dukungan dari
MPRS. Terutama sekali TAP MPRS No. XXIV yang
mengukuhkan sistem pertahanan keamanan dengan sistem
senjata fisik/teknologi dan sistem senjata sosial. Sistem
senjata adalah perpaduan antara semua unsur kekuatan non
militer strategis untuk menaklukan lawan tanpa kekerasan.
Sistem senjata sosial itu dibreakdown dalam bentuk operasi-
operasi strategis dan taktis melalui perencanaan operasi-
operasi sosial politik yang cermat dan sistematis dengan
sasaran kekuatan politik lawan. Sistem senjata ini

283