Page 382 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

matang mengenai penyediaan tanah garapan, penyelesaian masalah
kepemilikan tanah serta pembangunan yang mencukupi.

Kesempatan berusaha dilakukan pemerintah dengan menciptakan
iklim yang sehat seperti mengusahakan ketentraman dan keaman usaha
serta menyederhanakan prosedur perijinan terutama untuk pengusaha
kecil golongan ekonomi lemah. Para pengusaha akan dibantu dengan
penataran dan konsultasi dan dengan penyediaan kredit dengan syarat
ringan. Pemasaran produknya pun dikembangkan organisasi
pemasaran (trading house). Pemasaran produk dilakukan melalui
koperasi, sehingga pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD)
yang dibantu oleh manajer yang berwirausaha dan pembantu manajer
yang terampil.

Pemerintah di Repelita III melakukan pula pemerataan kesempatan
berpartisipasi bagi generasi muda dan perempuan. Generasi muda dan
perempuan akan diberikan penyuluhan-penyuluhan yang mampu
memberdayakan diri sendiri sehingga dapat memainkan peranannya
secara langsung di berbagai bidang. Peranan masyarakat terutama
generasi muda dan wanita dapat membantu pemerintah dalam usaha
untuk melakukan pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh
tanah air. Pembangunan di desa dan kota akan berjalan seimbang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan
dalam Repelita III diutamakan untuk daerah-daerah terbelakang, minus
dan padat penduduk.

Pemerataan penyebaran pembangunan di Indonesia masih
dipusatkan pada bidang pertanian dengan melakukan kegiatan
intensifikasi dan diversifikasi pertanian tanaman pangan dan juga
pembangunan industri yang disesuaikan dengan prioritas dan
kebutuhan pembangunan daerah. Industri akan dibangun di daerah
tertentu. Target Repelita III adalah menyelesaikan pembangunan
kawasan industri di Ujung Pandang dan Medan. Selain itu akan
dikembangkan pula Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK) sebagai
sarana pembinaan industri kecil dan program listrik pedesaan (Lampiran
Keputusan Presiden RI Nomor 7 1979).

Dalam hal pemerataan kesempatan memperoleh keadilan,
pemerintah melakukan pembangunan dan pembinaan bidang hukum
sehingga dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum untuk
memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk itu pemerintah

370