Page 4 - OPERASIONAL

KOPERASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MITRA DHUAFA
(849/BH/MENEG/VII/2009) OPERASIONAL

EDISI : JANUARI 2017 REVISI : 1
Owner : OPERASIONAL PROSEDUR : Pembukaan Cabang baru
Kode Bagian : 01 : 001
Kode Prosedur

“ PEMBUKAAN CABANG BARU”

A. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk menstandarisasi proses dan langkah-langkah pembukaan
cabang baru sehingga pelaksanaan pembukaan cabang baru bisa berjalan dengan baik dan bisa
dimonitoring dengan baik.

B. RUANG LINGKUP
Mengatur proses persiapan pembukaan cabang baru sejak proses penyiapan SDM pelaksanaan,
pelatihan, koordinasi dan sosialisasi serta perizinan dengan pihak-pihak terkait di wilayah
operasional yang akan dijalankan.

C. KETENTUAN
1. Survey kelayakan lokasi cabang baru yaitu proses survey kelayakan suatu wilayah untuk di
buka kantor cabang. Survey dilakukan oleh koordinator cabang, regional manager dan divisi
operasional. Survey kelayakan menggunakan formulir pembukaan cabang baru.
2. Survey penentuan kelayakan lokasi dan kantor cabang adalah proses survey dan pencairan
kantor cabang baru yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan kantor cabang. Survey
dilakukan oleh koordinator cabang, manager regional dan divisi operasional.

3. Petugas survey harus melengkapi formulir pembukaan cabang baru, foto kantor yang akan
disewa, denah lokasi kantor dan laporan singkat terkait kegiatan survey yang dilakukan.

4. Penyiapan SDM yang dimaksud dalam prosedur ini adalah SDM untuk tim pada tingkat
cabang. Persyaratan: mengingat program ini dilaksanakan di daerah pedesaan maka dalam
pemilihannya diarahkan kepada calon pimpinan dan karyawan yang bersedia tinggal di desa
dan dapat bergaul dengan masyarakat desa. Penyiapan SDM menjadi tanggungjawab Divisi
HRD.

5. Pelatihan yaitu aktivitas yang dilakukan agar calon staf dapat melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan program penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan.
6. Koordinasi, sosialisasi dan perizinan yaitu: suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan agar
tidak terjadi kesalahpahaman dan dituduh melakukan kegiatan liar atau melanggar hukum,
serta untuk memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah setempat, maka sebelum
memulai kegiatannya perlu dimintakan izin kepada pemerintah setempat melalui instansi
terkait. Berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat maka perlu
diadakan perkenalan dan penjelasan kepada instansi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan
Desa atau Kelurahan mengenai pelaksanaan dari program tersebut.

SOP Operasional 2017
3