Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 23 September 2019

OPINI

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 02

KPK Belum Kiamat

Penulis: Ogiandha z Juanda Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS)

MASYARAKAT tidak boleh hilang kepercayaan baru pada Selasa 17 September
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019. Tentu saja Jokowi jadi
orang pertama yang disalah-
ia membawa amanat yang teramat penting se- kan. Revisi UU KPK dianggap
bagai lembaga yang cukup terbukti melawan sebagai ancaman besar dalam
arus deras praktik korupsi. KPK belum kiamat, upaya melemahkan KPK, pa-
dahal justru sebaliknya,
rezim KPK di bawah pimpinan Irjen Polisi Firli KPK sedang dikuatkan me-
Bahuri perlu dinanti, apakah cap KPK yang be- lalui syarat-syarat krusial yang
dibuat oleh Jokowi. Jokowi tahu
lakangan ini sering dianggap sebagai lembaga betul bahwa ia membutuhkan
bobrok akan berganti. Apakah Firli ialah sosok satu pemerintahan yang bersih
tangguh yang berani berhadapan langsung de- dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN). Sehingga
ngan para koruptor kelas kakap yang selama ini secara hukum, KPK butuh satu
sukar untuk ‘dikebiri.’ aturan yang jauh lebih relevan
dalam menjalankan tugas-tu-
gasnya memberantas korupsi
Sekali lagi, lawan kita sama, sedemikian rupa ini sangatlah di Indonesia. Dengan begitu,
dan dalam melawan praktik sadis, tujuannya tidak lain UU KPK yang baru justru pu-
kejahatan korupsi, jelas KPK lah ialah membuat dan menggir- nya tujuan agar ruang gerak
senjata utama dalam memer- ing opini bahwa KPK ialah KPK lebih sesuai, dengan target
anginya. Akan tetapi, KPK seha- lembaga yang sia-sia, dan ide yang lebih terukur, cermat,
rusnya berbenah, kewenangan untuk segera dibubarkannya dan akurat, tidak berlebihan
KPK yang superpower acap kali KPK justru ialah sebuah ide kekuasaannya sehingga dis-
digunakan untuk kepentingan gila. Akan tetapi, kegilaan itu alahgunakan oleh oknum untuk
tertentu oknum KPK. Satu fakta tidak sampai di sini, ide lain- menggerogoti KPK dari dalam.
yang benar bahwa KPK mem- nya ialah dengan membentur- Lagi pula, kesempurnaan UU
bawa harapan besar untuk bisa kan KPK dengan pemerintah. KPK itu punya nilai subjektif,
dan berani sapu-sapu bersih Membangun sebuah narasi dan sebagus apapun UU KPK
praktik korupsi di Indonesia. bahwa Jokowi anti terhadap itu tidak akan berarti apa-apa
Namun, ada 1 hal yang juga pemberantasan korupsi ialah terhadap upaya pemberantasan
perlu untuk diingat bahwa KPK satu ide lain yang sama gilanya, korupsi kalau masih ada ko-
bukanlah lembaga tanpa cacat, atau dengan menciptakan opini alisi jahat dari orang-orang di
dan bahwa sebenarnya tubuh bahwa KPK sedang terluka dalamnya yang bisa mengen-
KPK sudah dirongrongi dari dan ternodai, dan tidak ada dalikan KPK, mengarahkan,
dalam bukanlah satu rahasia lembaga suci yang sesuci KPK, dan memilih kasus, dan yang
umum lagi, dan ini justru mem- begitulah kira-kira. Walaupun hanya mewakili kepentingan
bahayakan negara. jelas, tubuh KPK itu berisi kelompok tertentu sehingga
Catatan hitam KPK juga manusia-manusia biasa yang sukar terjangkau oleh hukum.
tidak main-main, pengungka- bisa saja salah. Apalagi terang- Jadi, siapa yang kiamat se-
pan kasus korupsi juga tidak terangan, bau busuk polemik benarnya? Tentu kepentingan
maksimal, yang KPK terkesan kepentingan di dalam tubuh selain pemberantasan korupsi
memainkan pola tebang pilih KPK sudah jauh lama tercium lah yang kiamat. Saatnya KPK
dalam menjalankan fungsinya oleh publik walaupun publik steril agar kembali ke fungsinya
menyikat habis para koruptor. tidak punya akses untuk masuk yang semula dan tentunya
Misalnya, kasus besar seperti ke dalam internal KPK. ILUSTRASI manuver. Irjen Polisi Firli Bu-
BLBI dan Skandal Bank Cen- Faktanya tak terbantahkan, hari sebagai ketua KPK (peri-
tury yang seakan sukar untuk masyarakat dibuat terbelah, mengacaukan upaya pember- Padahal bukan KPK sebagai bagaimanapun, keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor ode 2019-2023) yang baru perlu
disentuh, atau kasus E-KTP ada 2 opini yang muncul, per- antasan korupsi di Indonesia. lembaganya yang bermasalah. KPK sangatlah penting guna 30 tahun 2002 tentang Komisi untuk dinantikan. LAWAN
yang hanya berhenti di Setya tama KPK salah, dan kedua Cara-cara untuk menggerus Dan sekali lagi, perlu diingat memberantas praktik-praktik Pemberantasan Korupsi (KPK) KORUPSI!! “Ruang yang tam-
Novanto. Kekurangan seolah Jokowi juga ikut bersalah. Dua- kepercayaan terhadap KPK bahwa KPK ialah musuh be- korupsi segala lini di Indonesia. yang kini telah disahkan men- pak Bersih, belum tentu tidak
sengaja diciptakan, yang cara duanya bahaya sehingga bisa ini tentu sangat berbahaya. sar para koruptor sehingga Terakhir, ialah terkait Revisi jadi Undang-Undang KPK yang ada debunya”.

Habibie dan Lahirnya UU yang Demokratis

Penulis: Bambang Sadono (Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang)

PHILIPPE Nonet dan Philip Habibie melonggarkan kebe- gkan. Politik hukum undang- Pemerintahan Desa; UU Nomor Pemerintah Pusat dan Daerah, secara bertahap berada dalam dap revisi UU tentang Komisi
Selznick (2003) membangun teo- basan pers dan menyatakan undang ini semua mengarah 26/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 34/1999 tentang satu atap, di bawah Mahkamah Pemberantasan Korupsi (KPK).
ri hukum bahwa hanya masyara- penyelenggaraan pemilu diper- pada upaya untuk mendorong Undang-undang Nomor 11/ Pemerintah Propinsi DKI Ja- Agung. Cornelis Lay (1999) sudah meng-
kat demokratis yang menghasil- cepat. Disusul dengan pena- percepatan proses demokrati- PNPS Tahun 1963 tentang Pem- karta, UU No 44/1999 tentang ingatkan gerakan reformasi jika
kan hukum res ponsif, hukum taan hukum dengan pembaruan sasi, pemajuan hak asasi manu- berantasan Kegiatan Subversi; Penyelenggaraan Keistimewaan Menurun lagi tidak jelas agendanya, akan
yang sesuai dengan kehendak undang-undang yang lebih sia, percepatan reformasi, dan UU Nomor 27/1999 tentang Pe- Propinsi Aceh, serta beberapa Semangat reformasi dan de- gagal mengantarkan negara
rakyat. Hukum yang responsif demokratis. sebagainya. rubahan KUHP yang Berkiatan UU mengenai pembentuk an mokratisasi yang telah berhasil pada sistem yang demokratis,
melawan kekuasaan jika berten- Sampai 20 Oktober 1999 saat Menurut catatan Didit Hariadi dengan Kejahatan terhadap Dati II, cukup mewakili seman- mengantarkan lembaga legislatif bahkan bisa mengembalikan lagi
tangan dengan kepentingan dan anggota DPR hasil Pemilu 6 Juni Estiko (2001), beberapa undang- Kemanan Negara; UU Nomor gat reformasi dan demokratisasi untuk menghasilkan undang- pada otoritarianisme. Setelah
aspirasi publik. Sistem hukum 1999 dilantik, Habibie mengen- undang pada era Habibie bisa di- 28/1999 tentang Penyeleng- untuk menghasilkan produk hu- undang yang sesuai dengan mengalami krisis yang hebat,
responsif inilah yang mempu- dalikan langsung pembentukan anggap sebagai produk hukum garaan Negara yang bersih dan kum yang responsif-populis. aspirasi rakyat harus dikelola kemudian muncul tuntutan re-
nyai tataran tertinggi dalam undang-undang, di satu sisi yang strategis untuk terciptanya Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Dian Cahyaningrum (2000) dengan baik. Menjaga dan me- formasi, apakah sebuah bangsa
kemampuan untuk menjawab sebagai kepala pemerintahan, kehidupan ketatanegaraan yang Nepotisme; UU Nomor 39/1999 mencatat beberapa undang- manfaatkan momentum iklim akan kembali ke sistem otoriter
kebutuhan keadilan substantif di sisi lain sebagai ketua dewan lebih demokratis. Undang-un- tentang HAM, dan UU Nomor undang yang dianggap reformis demokratis untuk menghasilkan atau bisa mengubah diri menjadi
dan prosedural. pembina Partai Golkar yang dang tersebut ialah UU Nomor 40/1999 tentang Pers. karena itu demokratis, responsif, hukum yang ideal ternyata tidak bangsa yang demokratis, antara
Hukum yang demokratis ti- masih mendominasi DPR RI. 9/1998 tentang Kemerdekaan Ada satu undang-undang dan populis. Misalnya, UU No- mudah. Masa bulan madu, pada lain tergantung pada kemam-
dak akan terlepas dari konteks Dari 500 anggota DPR RI 1997- Menyampaikan Pendapat di lagi yang berkaitan dengan mor 43/1999 tentang Perubahan masa kepresidenan Habibie puannya untuk mengonsolida-
sosial dan konteks politisnya. 1999 (seharusnya sampai 2002), Muka Umum; UU Nomor 2/1999 semangat pengembangan de- atas UU Nomor 8/1974 tentang dengan Menteri Kehakiman Prof sikan kekuasaan politik formal
Karena itu, dibutuhkan parti- diangkat 100 anggota dari TNI- tentang Partai Politik meng- mokrasi, yakni UU tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dr Muladi yang produktif meng- ke dalam berbagai bentuk per-
sipasi seluas mungkin untuk Polri. Dari 400 anggota yang gantikan UU Nomor 3/1975 Penanggulangan Keadaan Ba- Sementara itu, Inosentius Sam- hasilkan UU yang aspiratif dan aturan perundangan dan rule
mendapatkan masukan, baik dipilih dalam pemilu, 325 atau sebagaimana diubah dengan UU haya. Undang-undang itu tidak sul (2000) menilai UU Nomor responsif, ternyata tidak mudah. of the game.
secara politik maupun hukum 74,5% dari Partai Golkar, 89 Nomor 3/1985 tentang Parpol sempat diundangkan karena 8/1999 tentang Perlindungan Karena ada gejala ketika Peringatan tersebut sekarang
sehingga akan lahir peraturan anggota atau 22,43% dari Partai dan Golkar; UU Nomor 3/1999 mendapat perlawanan dari Konsumen dan Ronny Sautma tekanan reformasi agak men- agaknya semakin relevan. Ge-
perundang-undangan yang Persatuan Pembangunan, dan 11 tentang Pemilu yang mengganti masyarakat yang tidak sepakat Hotma Bako (2000) mengang- gendur, sejak DPR hasil Pemilu jala munculnya politisasi dalam
demokratis. Sejarah membuk- anggota atau 14% dari anggota UU Nomor 15/1969 sebagaimana dan menganggap bahwa UU gap UU Nomor 5/1999 tentang 1999, semangat untuk meng- pembuatan undang-undang,
tikan betapa kebijakan yang Partai Demokrasi Indonesia. telah diubah dengan UU Nomor itu justru akan menghambat Larangan Praktik Monopoli hasilkan UU yang reformis dengan masuknya muatan hu-
tidak diperdebatkan secara ter- 5/1975, dan UU Nomor 1/1985 demokrasi. Hal ini menunjuk- mempunyai nilai lebih sendiri juga ikut menurun lagi. Bukan kum yang tidak aspiratif, tetapi
buka dan dalam konteks hukum 67 UU demokratis tentang Pemilu; UU Nomor 4/ kan bagaimana tekanan refor- karena kedua UU ini bagian hanya semakin menurun jumlah justru karena mengikuti tekanan
yang demokratis menyebabkan Dalam pidato pertanggung- Tahun 1999 tentang Susunan masi cukup berpengaruh untuk dari sedikit UU Inisiatif yang undnag-undang yang dihasil- politik maupun ekonomi. Ti-
banyak ketidakpuasan yang jawaban presiden/mandataris dan Kedudukan Anggota MPR, menekan pemerintah agar tidak dihasilkan DPR pada periode kan, ditandai dengan jauhnya dak aneh kalau banyak yang
cenderung melahirkan aktivitas MPR RI, 14 Oktober 1999, menu- DPR, dan DPRD, mengganti UU meloloskan UU yang dianggap pendek tersebut. Di bidang hu- jumlah yang bisa diselesaikan mengenang Habibie setelah
kontraproduktif. rut Habibie, dalam pembahasan Nomor 16/1969, sebagaimana kurang demokratis meskipun kum pidana, Puteri Hikmawati dengan target yang dicanangkan kepergiannya, dengan menye-
Di Indonesia, ada periode materi hukum, selama pemerin- diubah dengan UU Nomor sudah disetujui DPR. Dari segi (2000) mencatat UU Nomor pada Prolegnas setiap tahun- but sebagai bapak demokrasi
yang kondusif secara politis tahannya selama 18 bulan telah 5/1975, UU Nomor 2/1985, dan prosedur tidak diundangkannya 31/1999 tentang Pemberantasan nya, melainkan juga banyaknya Indonesia. Sesungguhnya yang
sehingga menghasilkan produk dihasilkan 67 undang-undang UU Nomor 5/1995 tentang Sus- UU ini memang mengurangi Tindak Pidana Korupsi. UU yang kemudian dibatalkan lebih bermakna karena Habibie
hukum yang relatif lebih respon- dan satu peraturan pemerintah duk; UU Nomor 6/1999 tentang jaminan terhadap kepastian Habibie dalam pidatonya di Mahkamah Konstitusi dan din- menata kehidupan berbangsa
sif, yakni pada masa pendek pengganti undang- undang (per- Pencabutan UU Nomor 5/1985 hukum. MPR, memberi catatan khusus yatakan bertentangan dengan dan bernegara secara demokra-
pemerintahan Presiden BJ Habi- pu). Dari 67 undang-undang, 66 tentang Referendum; UU Nomor Novianto Murti Hantoro terhadap UU Nomor 35/199 Undang-Undang Dasar. tis dengan membenahi sistem
bie, 21 Mei 1998-20 Oktober telah resmi diundangkan dan 22/1999 tentang Pemerintah (2000) yang melihat dari as- tentang Perubahan Undang- Terlihat dari banyaknya re- perundang-undangan, selain
1999. Dimulai dengan tuntutan dicatat dalam lembaran negara, Daerah yang mengganti UU pirasi daerah, selain UU Nomor Undang Nomor 14/1970 tentang spons negatif publik terhadap momentum memang dibutuh-
reformasi politik, yang diikuti dan satu undang-undang, yakni Nomor 5/1974 tentang Pokok- 22/1999, juga menyebut bahwa Pokok-Pokok Kekuasaan Keha- proses pembuatan undang- kan panglima penataan hukum
mundurnya Presiden Soeharto. UU tentang Penanggulangan Ke- pokok Pemerintahan di daerah, UU nomor 25/1999 tentang kiman, yang menjamin pem- undang, seperti terakhir terli- yang aspiratif, responsif, dan
Begitu menjadi Presiden, BJ adaan Bahaya, belum diundan- dan UU Nomor 5/1979 tentang Perimbangan Keuangan antara binaan kekuasaan kehakiman hat reaksi masyarakat terha- demokratis.

P Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
PALANGKA POSTALANGKA POST
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)