Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 03 Oktober 2019

OPINI

KAMIS, 3 OKTOBER 2019 02

Menyoal Kegentingan Memaksa

Perppu KPK

Penulis: Albert Aries (Advokat Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Pengajar FH Trisakti)

DISAHKANNYA RUU KPK Sebagaimana yang kita keta- dikan, penyidikan, penuntu- ini pada pokoknya berfungsi lakukan terus-menerus, apalagi memungkinkan untuk diajukan- Terkait aturan pengawasan
menjadi Undang-Undang hui, terdapat dua jalur konsitu- tan, pencegahan, monitoring mengawasi kekuasaan KPK yang di luar konteks penyelidikan/ nya upaya hukum lainnya, yaitu yang dianggap dapat melemah-
pemberantasan korupsi dan
begitu luar biasa, guna meng-
penyidikan tanpa adanya bukti
gugatan perdata untuk memuli-
kan KPK, maka Pasal 28 J UUD
sional untuk menganulir keber-
oleh DPR pada 17 Septem- lakuan suatu UU, yaitu melalui penyelenggaraan pemerintahan hindari terjadinya penyalahgu- permulaan yang cukup merupak- hkan kerugian keuangan negara 1945 telah memberikan pem-
ber 2019 silam telah men- Pengujian Formil dan Materi atas negara, KPK layak dianggap se- naan kekuasaan, sebagaimana an pelanggaran privasi, sehingga yang terbilang masih cukup batasan yang ditetapkan oleh
imbulkan pro dan kontra di UU ke MK oleh masyarakat dan bagai salah satu lembaga negara adagium dari Lord Acton, “Pow- perlu mendapatkan pengawasan. jarang ditempuh KPK. kekuatan UU terhadap semua
Ketiga, mengenai ke wenangan
tengah masyarakat. yang kedua dengan penerbitan yang “Constitutional Important”. er tends to corrupt, absolute penghentian penyidikan, menu- Jangan gegabah menerbitkan orang, termasuk bagi KPK se-
bagai Lembaga negara. Hal ini
Peraturan Pemerintah Pengganti
power corrupts absolutely.”
Bahkan dari berbagai survei yang
UU (Perppu) yang merupakan dilakukan, KPK masih menjadi Yang kedua, mengenai aturan rut hemat penulis, merupakan Perppu sejalan dengan adagium “Inde
Polemik tersebut juga menuai Noodverordeningrecht Presiden salah satu Lembaga paling diper- penyadapan harus dengan izin suatu hal yang wajar dan dapat Revisi UU KPK yang disahkan Datae Leges Be Fortior Omnia
berlanjutnya aksi unjuk rasa yang untuk menilai apakah ada keg- caya publik. dewan pengawas. Ternyata, diuji keabsahannya oleh Prap- DPR secara mutatis mutandis Posset.”, yang artinya, “Hukum
dipelopori mahasiswa dan pe- entingan yang memaksa. Selama 17 tahun perjalanannya dalam keadaan mendesak, menu- eradilan sebagai Habeas Corpus. telah menjadi hukum positif yang dibuat agar tidak ada orang kuat
giat antikorupsi untuk menuntut Lalu apakah Presiden Jokowi sebagai komisi antirasuah, KPK rut UU KPK masih mungkin Oleh karena itu, sesuai ada- berlaku dan memiliki kekuatan yang memiliki kekuasaan yang
pembatalan revisi UU KPK di memiliki alasan yang cukup ternyata pernah mengalami keko- dilakukan penyadapan sebelum gium “errare humanum est, hukum mengikat. Namun, se- tidak terbatas.”
penghujung rapat paripurna DPR. dalam menggunakan hak pre- songan pimpinan KPK sehingga mendapatkan izin. turpe in errore perseverare”, lama itu pula pemberantasan Last but not least, Penulis
Sekedar menyegarkan ingatan rogatifnya di tengah desakan menjadi kurang dari tiga orang. Secara hukum, penyadapan merupakan suatu keburukan korupsi yang salah satunya di- berharap Presiden Jokowi dapat
kita, beberapa poin perubahan untuk menerbitkan Perppu KPK? Pada waktu itu, Presiden Jokowi merupakan upaya paksa (dwang untuk terus mempertahankan lakukan KPK masih tetap ber- mengambil keputusan yang bi-
UU KPK yang sedang menjadi Tentunya perlu dipertimbang- melihat adanya “kegentingan me- middelen) yang berpotensi me- kekeliruan dari suatu penyidi- langsung di Indonesia. jaksana dan tidak gegabah dalam
sorotan, antara lain penempatan kan segala aspek, termasuk kon- maksa”, lalu menetapkan Perppu langgar HAM, sebagaimana kan yang perkaranya ternyata Derasnya penolakan terhadap menerbitkan Perppu KPK.
KPK sebagai lembaga negara sekuensi hukumnya, mengingat No 1 Tahun 2015 guna mengang- halnya penangkapan, penahanan tidak layak dilimpahkan ke revisi UU KPK oleh sebagian ma- Karena, selain dapat menjadi
di ranah eksekutif dengan sta- penerbitan Perppu hanya bersifat kat pimpinan KPK sementara. dan penyitaan. pengadilan. syarakat perlu disikapi dengan suatu preseden yang buruk se-
tus pegawai ASN, keberadaan sementara dan masih harus Dalam revisi UU KPK yang Penyadapan yang dilakukan Padahal jika dalam suatu bijak oleh Presiden mengingat tiap kali adanya penolakan atas
Dewan Pengawas, kewenangan mendapatkan persetujuan DPR secara de facto belum teruji plus- KPK selama ini memang menjadi perkara korupsi terdapat keru- penerbitan suatu Perppu bu- suatu UU, Perppu KPK tersebut
Dewan Pengawas untuk mem- dalam sidang berikutnya untuk minusnya, penulis mencatat setida- kunci melakukan OTT terha- gian keuangan negara, sedan- kanlah sekedar meredakan tensi juga berpotensi diuji konstitu-
berikan izin terhadap upaya disahkan menjadi UU. knya terdapat tiga substansi pokok dap pelaku suap, meski diang- gkan perbuatan melawan hu- publik, melainkan menjamin ke- sionalitasnya di MK oleh pihak
paksa khususnya penyadapan, perubahan, yaitu pertama menge- gap kurang menimbulkan efek kumnya tidak ada, atau pe- selamatan negara dengan meny- berkepentingan, serta diperki-
serta kewenangan penghentian Revisi belum teruji nai keberadaan Dewan Pengawas jera yang cukup signifi kan bagi nyidikannya harus dihentikan elesaikan keadaan darurat secara rakan memiliki resistensi yang
penyidikan (SP3) yang tidak Dalam menjalankan tugas KPK yang diangkat Presiden. pelaku lainnya. demi hukum, misalnya karena lekas dan tepat (Vide: Penjelasan cukup tinggi dari DPR sebagai
diatur dalam beleid sebelumnya. koordinasi, supervisi, penyeli- Keberadaan Dewan Pengawas Namun, penyadapan yang di- tersangka meninggal, UU Tipikor Pasal 22 UUD 1945) pengusul revisi UU KPK.
Meneruskan Pesan dari Pertemuan Tingkat Tinggi

PBB mengenai UHC

Penulis: Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan)

PADA Senin (23 September Pengertian UHC care seeking behaviour suspected Dalam era desentralisasi saat
2019), PBB melakukan sidang UHC punya pengertian bahwa pneumonia 69%. (2) Cakupan ini, kepemimpinan kepala dae-
umum ke-74 di markas PBB New setiap orang dapat mengakses penyakit menular yang terdiri rah akan sangat menentukan
York yang untuk pertama kalinya layanan kesehatan yang pari- atas tuberculosis treatment 46%, ketercapaian UHC. Pemerintah
mengusung tema universal health purna, yakni promotif, preventif, HIV ARV 14%, insectiside-treated daerah mempunyai instrumen,
coverage (UHC: Moving together kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bednets/IRS 100%, access to basic yakni standar pelayanan minimal
to build a healthier world). Per- yang berkualitas dan memastikan sanitation 66%. (3) Cakupan (SPM) bidang kesehatan untuk
temuan tingkat tinggi tersebut bahwa pemanfaatan layanan ini penyakit tidak menular terdiri mewujudkannya. Percepatan pen-
dihadiri para kepala negara ang- tidak menyebabkan masyarakat atas prevalence of normal fasting capaian cakupan pelayanan kes-
gota PBB, menteri, dan berbagai sebagai pengguna jasa mengha- glucose level 67%, prevalence of ehatan esensial UHC dan proteksi
pemangku kepentingan. dapi kesulitan fi nansial. Dengan normal blood pressure 76%, to- fi nansial terutama melalui peny-
Tema ini dianggap tepat wak- defi nsi ini, maka UHC haruslah bacco non-use 64%. (4) Cakupan elenggaraan JKN, sejalan dengan
tu, di tengah keprihatinan dunia dipahami lebih luas dari tercapa- akses dan kapasitas pelayanan prioritas kesehatan sebagaimana
terhadap penanganan kesehatan inya cakupan kepesertaan dalam kesehatan terdiri dari density of tercantum dalam pokok-pokok
yang merupakan HAM yang asuransi/jaminan kesehatan. hospital beds 67%, health worker RPJMN 2020-2024.
masih belum optimal di berbagai Dalam kerangka pemantauan density 56%, health security/IHR Mengharapkan terwujudnya
belahan dunia sehingga membu- kemajuan tujuan pembangunan compliance 63%. SDM yang berkualitas dan ber-
tuhkan kemitraan global. WHO berkelanjutan (SDG monitoring Capaian proteksi finansial daya saing di masa depan salah
telah menetapkan triple billion framework), UHC merupakan diukur dengan dua indikator, satunya perlu dilakukan den-
target, yang salah satunya ialah target SDG 3.8 dan mempunyai 2 yakni impoverishment (pe- gan kebijakan kesehatan yang
tercapainya 1 miliar orang di du- indikator penting, yaitu capaian miskinan karena mengakses kuat, investasi sumber daya un-
nia harus mendapatkan manfaat perkembangan terhadap akses pelayanan kesehatan) dan cata- tuk kesehatan serta eksekusi
dari UHC. masyarakat kepada pelayanan strophic expenditure on health. program-program kesehatan
Pertemuan tingkat tinggi ini kesehatan esensial (indikator Besaran impoverishment ialah yang dilakukan secara efektif.
menjadi sangat strategis dan pent- 3.8.1) dan yang memantau pro- 0,2%, sedangkan catastrophic ex- Program Indonesia Sehat dengan
ing karena menegaskan kembali teksi finansial di masyarakat penditure on health ialah 2,7%. Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
komitmen kepala negara untuk terhadap akses kepada pelayanan Dalam banyak hal, tingginya sudah dilakukan sejak beberapa
meningkatkan investasi di bi- kesehatan (indikator 3.8.2). persentase dari belanja out of tahun terakhir, serta meletakkan
dang kesehatan. Itu mengingat Capaian akses masyarakat pocket dari total belanja kes- intervensi pada pelayanan kes-
kesehatan merupakan investasi terhadap pelayanan kesehatan ehatan juga menggambarkan ehatan primer dengan penguatan
mendasar dalam human capital esensial diukur dengan indeks rendahnya proteksi fi nansial. promotif dan preventif sebagai
sehingga dapat mendukung per- cakupan pelayanan kesehatan tumpuan utama.
tumbuhan ekonomi. Penegasan esensial. Capaian proteksi fi- Tindak lanjut Bersama-sama gerakan ma-
komitmen ini diwujudkan dalam nansial diukur dari pembiayaan Wakil Presiden Jusuf Kalla syarakat untuk hidup sehat (ger-
deklarasi politik kepala negara katastropik yang masih menjadi dalam pidatonya pada Sidang mas) sebagai bentuk koordinasi
untuk mencapai UHC. beban rumah tangga ketika men- Umum ke-74 PBB mengenai UHC dan kolaborasi semua pihak untuk
Komitmen politik para kepala gakses pelayanan kesehatan. In- tersebut menegaskan kembali pembudayaan hidup sehat, pada
Negara mencakup berbagai hal dikator ini yang telah digunakan komitmen pemerintah Indonesia hakekatnya ialah upaya penting
penting yang diperlukan bagi WHO sejak 2016 dan ditingkatkan untuk terus memperkuat sistem untuk mencapai tujuan percepatan
tercapainya UHC, yakni perlunya PBB sejak 2018. kesehatan dan mempercepat tercapainya cakupan pelayanan
langkah-langkah kebijakan yang Indeks pelayanan kesehatan tercapainya pemenuhan akses kesehatan esensial UHC.
efektif untuk mencapai UHC, esensial ialah rangkuman capaian masyarakat terhadap kebutuhan Meneruskan pesan dari Per-
mendorong budaya untuk hidup dari empat area utama, yakni (1) esensial kesehatan, serta terca- temuan Tingkat Tinggi Sidang
sehat, kecukupan pendanaan kesehatan reproduksi, maternal, painya perlindungan finansial Umum ke-74 PBB mengenai
kesehatan, penguatan suplai bayi baru lahir, dan anak, (2) atas akses terhadap pelayanan UHC sejatinya ialah mem-
pelayanan kesehatan terutama penyakit menular, (3) penyakit Ilustrasi kesehatan tersebut. perkuat kembali komitmen
di pelayanan kesehatan primer, tidak menular, (4) akses dan Wapres juga menyampaikan ca- nasional serta memastikan
mewujudkan akses yang merata kapasitas pelayanan kesehatan baran indeks capaian UHC di anan kesehatan esensial UHC UHC sebesar 65%. paian kemajuan, tantangan dalam kepemimpinan politik (political
terhadap obat serta mewujud- yang secara keseluruhan terdiri suatu negara, serta sekaligus negara-negara di Asia Tenggara WHO SEAR menguraikan mewujudkan UHC di Indonesia leadership) di segala tingkatan,
kan dan pelayanan kesehatan atas 16 indikator. menggambarkan bagaimana dengan capaian 61% pada 2019, capaian cakupan pelayanan dengan pilar utama Jaminan terutama kepemimpinan kepala
yang terjangkau dan berkuali- Indeks proteksi finansial posisi negara tersebut terhadap meningkat dari 2013, yakni 43%. kesehatan esensial Indonesia Kesehatan Nasional (JKN), serta daerah untuk menyukseskan
tas, pendekatan partisipatif, didefi nisikan sebagai proporsi negara-negara yang lain. Meski secara regional indeks (meskipun masih menggunakan pentingnya melakukan pengua- pembangunan kesehatan.
kemitraan antarsektor dan aktor dari populasi rumah tangga den- pelayanan kesehatan esensial data 2016 dan memerlukan pe- tan pelayanan kesehatan primer Arah kebijakan nasional bidang
yang terlibat, penguatan tenaga gan pengeluaran rumah tangga Potret Indonesia meningkat, capaian tersebut mutakhiran), belum semuanya yang mengedepankan promotif kesehatan sesungguhnya sudah
kesehatan dan sosial, peng- untuk kesehatan (household ex- Publikasi WHO SEAR terbaru, pada tiap negara anggota WHO menggembirakan. Indikator-indi- dan preventif yang seimbang dalam arah yang tepat. Akan
gunaan teknologi inovasi dan penditures on health) yang lebih yaitu Monitoring Progress on di kawasan SEAR bervariasi. kator tersebut ialah (1) Cakupan dengan kuratif dan rehabilitatif. tetapi, untuk tercapainya tujuan
data untuk meningkatkan akses besar dari 10% pengeluaran Universal Health Coverage and Negara dengan capaian tertinggi kesehatan reproduksi, maternal, Komitmen para pemimpin pembangunan kesehatan itu
terhadap pelayanan kesehatan, total rumah tangga (catastrophic the Health Related SDG Goals in ialah Thailand (85%) dan terendah bayi baru lahir, dan anak yang dunia untuk mewujudkan UHC memerlukan peran kepemimpi-
pengarusutamaan gender dan spending). Dimensi kedua in- the South East Asia Region-2019 Timor Leste (51%). Sementara itu, terdiri atas family planning 79%, perlu digelorakan hingga kepada nan dan komitmen yang tinggi
kesetaraan serta HAM deks tersebut kemudian secara Update, memberi gambaran Indonesia punya capaian indeks pregnancy and delivery care 90%, para pemimpin pemerintahan di untuk mengeksekusinya melalui
bersama-sama membentuk gam- indeks capaian cakupan pelay- pelayanan kesehatan esensial child immunization (DTP3) 79%, semua tingkatan di Indonesia. program kesehatan yang efektif.

PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)