Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 02 Oktober 2019

RABU, 2 OKTOBER 2019 06

Bersiap Hadapi

Revolusi Industri 4.0

PALANGKA RAYA, PPOST bisa bersaing.
Anggota DPRD Kalteng dari “Kami mengharapkan agar
Fraksi PDI Perjuangan Kalteng, pengembangan kepemudaan
Ferry Khaidir mengatakan, terus intens dilaksanakan agar
sumber daya tidak sampai
manusia (SDM) ketinggalan,”
lingkup pemu- katanya.
da-pemudi Wakil rakyat
menjadi kunci dari daerah pe-
meningkatnya milihan (dapil)
pembangunan meliputi Ka-
di berbagai sek- bupaten Kota-
tor. waringin Timur
Tidak heran (Kotim) dan Se-
ide serta berb- ruyan tersebut
agai terobosan mengharapkan,
inovasi yang cu- mesti ada ke-
kup mumpuni bijakan pemer-
sebagian besar intah yang pro
berasal dari pe- dengan kaum
mikiran kaum Ferry Khaidir muda.
millennial. Hal itu yang
Karenanya, ia harus diting-
mengharapkan agar ke depan katkan.
kebijakan pemerintah bisa Tidak salah ketika dirinya
lebih pro terkait pengemban- yang saat ini menjabat sebagai Foto : PPost/Arianata
gan SDM kepemudaan. Apa- anggota DPRD Kalteng untuk USUL MASA RESES - Ketua tim perumusan dan jadwal atau kegiatan DPRD, Y Freddy Ering mengatakan, sudah mengusulkan agar masa reses dalam daerah menjadi 10 hari kerja. Sekarang tinggal
lagi bisa dikatakan generasi bisa mendukung dan men- menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
mudalah yang nantinya akan dorong pemerintah agar pro
menjadi pemimpin di masa terhadap perkembangan akti-
depan. vitas kepemudaan di Kalteng. Dewan Usul 10 Hari Waktu Reses
“Bagi kaum muda kalau “Kalau ini terus digencar-
ingin berkembang, maka mesti kan, maka kita tidak perlu
nekad dan berani. Tentunya khawatir dengan persaingan
nekad dalam artian positif, ke depan. Ketika pengem-
yakni membangun berbagai bangan SDM ini optimal
sektor yang ada,” ujar Ferry dilaksanakan, bukan tidak PALANGKA RAYA, PPOST reses belum dirasa maksimal Senada dengan itu, Wakil Ket- pelaksanaan cuma enam hari
di gedung DPRD Kalteng, mungkin Kalteng memiliki Dalam rangka memaksimalkan tugas, fungsi pengawasan, untuk menyerap/menampung ua DPRD Kalteng, Faridawati dan enam hari tidak cukup.
kemarin. para pemuda siap pakai, khu- aspirasi masyarakat, khsusus- Darland Atjeh, juga mengatakan Misalnya, untuk dapil V me-
Ia menilai saat ini perkem- susnya menghadapi revolusi menyerap dan menampung aspirasi masyarakat secara nya masyarakat yang ada di sepakat atas pengusulan 10 hari liputi Kabupaten Murung Raya,
bangan zaman bergulir dengan industri 4.0,” ucap pria murah maksimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka- daerah pelosok desa. masa reses dalam daerah. Barito Timur, Barito Selatan dan
sangat cepat. Salah satunya senyum tersebut. limantan Tengah (Kalteng) mengusulkan agar masa reses “Kawan-kawan dari daerah “Reses dalam daerah awalnya Barito Utara saja tidak cukup
ditandai dengan menghadapi Terkait kebijakan pemer- pemilihan yang sangat jauh, delapan hari, ternyata masih be- untuk waktu enam hari, karena
revolusi industri 4.0. Industri intah yang bisa diterapkan dalam daerah yang dulunya delapan hari, diusulkan men- selama ini merasa belum bisa lum cukup waktu dalam rangka lokasi atau medan tempuh yang
4.0 adalah nama tren otomasi dalam lingkup kaum muda, jadi 10 hari kerja. menyerap semua aspirasi ma- menyerap aspirasi masyarakat sangat sulit dan jauh ke pelosok
dan pertukaran data terkini lanjut Khaidir, salah satunya syarakat, khususnya di pelosok. hingga pelosok-pelosok desa. desa.
dalam teknologi pabrik. adalah di bidang olahraga. Karena lokasi jauh serta kendala Sepakat diajukan 10 hari ke “Dalam pereturan pemer-
Istilah ini mencakup sistem Lalu ada juga pada sektor Ketua tim perumusan dan Politisi PDI Perjuangan medan dan jalan butuh waktu pusat,” ucapnya. intah boleh delapan atau 10
siber-fisik, internet untuk peningkatan kualitas pendi- jadwal atau kegiatan DPRD, Y Kalteng ini menjelaskan, ber- yang cukup panjang agar dapat Meneurut politisi senior hari, maka kami ajukan 10
segala, komputasi awan dan dikan hingga soal pemberian Freddy Ering mengatakan, pi- dasarkan masukan dan pengala- menjangkau daerah tertentu,” Partai NasDem ini, pengusulan hari. Pemerintah pusat me-
komputasi kognitif. Industri beasiswa ataupun dukungan haknya sudah mengusulkan hal man sejumlah anggota dewan, ujar anggota DPRD Kalteng asal 10 hari kerja karena saat reses nyatakan itu boleh. Untuk reses
4.0 menghasilkan “pabrik serta berbagai kegiatan yang itu. Sekarang tinggal menunggu khususnya dari daerah pemili- daerah pemilihan V meliputi seperti yang sudah-sudah di- per seorangan satu kali dan
cerdas”. Artinya, ke depan melibatkan kepemudaan lain- petunjuk dari Kementerian han atau kabupaten yang jauh Kabupaten Kapuas dan Pulang lakukan, yakni sesuai dalam reses kelompok dua kali,” jelas
masyarakat dituntut untuk nya. (art/P4) Dalam Negeri (Kemendagri). letaknya, waktu delapan hari Pisau ini. tatib delapan hari, tapi dalam Faridawati.(art/P4)

Hj Merry Rukaini Permana Setiawan Sastra Jaya

Banyak Perusahaan

Belum Patuhi Aturan

MUARA TEWEH, PPOST persulit saat pe- pihak pengusaha
Anggota DPRD Barito Utara nyampaian surat dan pekerjanya.
(Barut), Hasrat mengatakan, undangan,” ung- Hal lain yang
masih banyak perusahaan kap Hasrat, belum harus diperha-
yang belum patuhi aturan. lama ini. tikan adalah di-
Diantaranya, harus berkan- Karena itu, kata nas terkait untuk
tor di kabupaten, harus ada Hasrat, perlu kete- segera melakukan
plang kantor dan soal laporan gasan pemerintah pendataan dengan
tenaga kerja secara rutin. daerah atau dinas sistem jemput bola
Padahal, seharusnya pe- terkait dalam hal karena dengan be-
rusahaan melaporkan se- ini agar ke depan gitu, maka akan
cara rutin ketenagakerjaan/ kalau ada masalah Hasrat diketahui secara
karyawan mereka kepada koordinasi bisa benar tenaga kerja
pemerintah daerah dan ke- cepat. lokal juga non lo-
pada semua instansi terkait Dari laporan yang didapat kal yang ada pada perusa-
lainnya. pihak pengusaha masih terke- haan,” jelasnya.
“Meski puluhan atau mung- san kurang transparan dalam Keuntungan lainnya, lan-
kin ratusan perusahaan yang memberikan laporan kepada jut Hasrat, dengan pendataan
beroperasi di Barut, namun instansi daerah, baik kepada dan laporan secara rutin
Foto : BN
kebanyakan tidak berkantor pemerintah tingkat desa/ ke- ketenagakerjaan di kabu- LEGISLATOR PEREMPUAN - Empat legislator perempuan DPRD Kabupaten Barito Utara, yakni dari sebelah kiri Jamilah, Wardatun Nur Jamilah, Henny Rosgiaty
di kabupaten, sehingga saat lurahan, kecamatan maupun paten ini, maka akan terlihat Rusli dan Hj Sinaryati dalam suatu kegiatan belum lama ini.
muncul masalah kita kesuli- kabupaten. manajemen perusahaan pada
tan untuk koordinasi. Apalagi “Ini tentunya akan san- karyawannya sehingga dapat
rata-rata perusahaan tidak gat menyulitkan pemerintah meminimisir perselisihan
menggunakan plang kantor. daerah saat terjadi perselisi- yang sering terjadi antara pe- Alokasi Belanja Harus
Hal itu semakin mem- han atau ada masalah antara milik usaha dan pekerja.(P4)

Penumpukan Guru Pertimbangkan Banyak Hal

Dalam Kota Disoal Dewan

MUARA TEWEH, PPOST penempatan guru di kota.
Masih menumpuknya guru yang ada di Bumi “Jadi , silahkan MUARA TEWEH, PPOST untuk terlibat dalam proses pe- Wardatun juga menyinggung
dalam kota membuat Dewan Iya Mulik Bengkang mutasikan guru Dalam mengalokasikan belanja daerah hendaknya pemer- nyusunan APBD masih minim. soal pajak daerah, retribusi dae-
Perwakilan Rakyat Daerah Turan ini. - guru yang me- intah daerah mempertimbangkan keadilan dan pemerata- Karena itu, perlu mempertim- rah dan pungutan lainnya yang
(DPRD) Kabupaten Barito Hal ini sudah numpuk di kota bangkan banyak hal dalam pen- dibebankan kepada masyarakat.
Utara (Barut) gerah. Pasalnya, sering dibahas, agar anak didik an agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. galokasian belanja daerah dan di- Beban ini harus mempertim-
masalah tersebut jelas akan namun tidak ada kita di desa juga harapkan bersentuhan langsung bangkan kemampuan untuk
berimbas pada pemerataan ti n d a k l a n j u t. mendapatkan hak Hal ini disampaikan legislator dan bermuara pada kesejahteraan dengan kebutuhan masyarakat. membayar dari masyarakat.
pembangunan, terutama di Bahkan terkesan yang sama dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi masyarakat,” katanya. “Masih banyak hal penting “Memang sebuah daerah akan
bidang pendidikan. ketidakmerataan menuntut ilmu. (DPRD) Kabupaten Barito Utara Dijelaskan, penerapan prinsip yang menjadi kebutuhan ma- maju apabila masyarakatnya
Wakil Ketua II DPRD Ba- guru dibiarkan Dewan akan san- (Barut), Wardatun Nur Jamilah, good governance dalam penyusu- syarakat kita. Di antaranya in- sadar bayar pajak. karena dari
rut, Sastra Jaya menegaskan, berlarut-larut. Sastra Jaya gat mendukung kepada wartawan, belum lama nan rencana anggaran pendapa- frastruktur jalan dan jembatan, situ lah dana pembangunan akan
hendaknya hal ini menjadi P adahal itu langkah dinas ter- ini. tan dan belanja daerah (RAPBD) sekolah, perumahan guru, kes- semakin meningkat. Namun
perhatian serius pemerintah merugikan ma- kait apabila ses- “Anggaran itu memiliki dam- ke depan perlu keterlibatan ma- ehatan serta lainnya. Semuanya terlepas dari itu semua perlu per-
daerah, terutama Dinas Pen- syarakat, terutama anak didik egera mungkin mengevalu- pak luas. Dampaknya meliputi syarakat, terutama saat proses itu g harus mendapat perhatian timbangan dan solusi bagaimana
didikan, untuk mengambil di desa - desa yang seharus- asi keberadaan guru dalam aspek kehidupan masyarakat. penyusunannya sehingga mereka serius dari pemerintah daerah,” pajak atau pungutan daerah tidak
tindakan agar bagaimana nya mendapatkan pendidikan kota,” ucap Sastra Jaya, be- Karenanya dalam pengalokasian tidak merasa tersingkirkan. kata politisi Partai Persatuan membebani masyarakat yang kita
caranya terjadi pemerataan yang sama dengan anak didik lum lama ini.(P4) belanja daerah harus tepat sasaran Selama ini akses masyarakat Pembangunan (PPP) ini. cintai ini,” jelasnya.( P4)