Page 36 - MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 2019

KETIGA : Bentuk kegiatan Bhakti sosial veteriner dapat berupa penyuluhan,
seminar, pelatihan, pelayanan medis veteriner dan donasi

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Bhakti sosial veteriner wajib
memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Menerapkan kode etik veteriner
2. Berkoordinasi dengan pengurus PDHI Cabang dan
memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas yang
menangani fungsi kesehatan hewan di lokasi kegiatan
dilaksanakan
3. Kegiatan dilaksanakan oleh Dokter Hewan yang memiliki
STRV dan Surat Izin Praktik Dokter Hewan di wilayah tersebut
4. Dokter hewan pelaksana Bhakti sosial yang berasal dari luar
wilayah dari tempat pelaksanaan wajib melapor kepada PDHI
Cabang dan Dinas setempat
5. Bhakti sosial tidak bersifat komersial dan tidak
diperkenankan memasang tarif layanan kepada klien
6. Memenuhi kaidah-kaidah pelayanan kesehatan hewan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Biaya operasional penyelenggaraan Bhakti sosial veteriner
menjadi tanggung jawab penyelenggara dan dapat diperoleh dari
sumbangan, sponsor dan kerja sama dengan Dinas setempat

KELIMA : Dalam hal dokter hewan yang terlibat dalam kegiatan Bhakti
sosial tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum
KETIGA dikenakan sanksi sesuai peraturan perhimpunan yang
berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019

Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022

Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Page 35 of 49