Page 41 - MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 2019
P. 41
KEDUA : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA memberikan pendapat dan pertimbangan hukum atas
kasus hukum pelayanan kesehatan berupa tuntutan atau somasi yang
dilakukan oleh klien terhadap dokter hewan atau sebaliknya.
KETIGA : Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan bertanggung jawab
kepada Ketua Umum PB PDHI
KEEMPAT : Hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur dalam
pedoman tersendiri
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 40 of 49
