Page 38 - MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 2019
P. 38
KEDUA : Pendidikan profesional berkelanjutan / CPD dapat diselenggarakan
oleh:
1. Pengurus Besar
2. Pengurus Cabang
3. Organisasi Non Teritorial
4. Perguruan Tinggi
5. Pemerintah
6. Swasta
KETIGA : Materi pendidikan profesional berkelanjutan / continuing
professional development harus sesuai dengan kompetensi
kedokteran hewan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) dan hal
lain yang berkaitan
KEEMPAT : Narasumber pendidikan profesional berkelanjutan / continuing
professional development wajib memenuhi ketentuan – ketentuan
sebagai berikut :
1. Untuk bidang kompetensi kedokteran hewan harus memiliki
keahlian yang diakui sesuai dengan bidangnya sebagaimana
terlampir
2. Untuk bidang kompetensi non-kedokteran hewan harus memiliki
keahlian yang sesuai dengan bidangnya
3. Narasumber melampirkan daftar riwayat hidup (CV)
KELIMA : Penentuan besaran Satuan Kredit Pendidikan Berkelanjutan untuk
CPD didasarkan pada peraturan yang sudah berlaku
KEENAM : Dalam hal Obyek CPD mempergunakan hewan hidup wajib melalui
kajian etik kesejahteraan hewan oleh Komisi Penilai Kelayakan
Implementasi Kesejahteraan Hewan untuk CPD
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 26 Januari 2019
Pengurus Besar
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Periode 2018-2022
Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Page 37 of 49
