Page 22 - LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para
pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program yang diikutinya.
Hal ini berlaku untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun untuk Dana
Pensiun Lembaga Keuangan. Bagaimanapun juga kedua jenis dana
pensiun ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk menyediakan program
pemberian manfaat pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program
pensiun disini sangat berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja,
pesertanya adalah para karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun
bersangkutan. Sedangkan dalam Dana Pensiun Lembaga keuangan,
pesertanya adalah pihak eksternal atau non-pegawai dari Dana Pensiun
bersangkutan.

Program Pensiun

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang
Akuntansi Dana Pensiun, ”Program Pensiun adalah setiap program yang
mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta”.
Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (dalam Bachtiar: 2005:
177) : Program pensiun (pension plan) merupakan janji pemberi kerja
untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut
melibatkan tiga pihak : pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada
program pensiun; pekerja yang menerima imbalan; dan dana pensiun.
Dana pensiun (pension fund) terpisah dari pemberi kerja dan
diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (trustee).
Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (dalam Wibowo:
2002: 147), “Program pensiun (pension plan) adalah sebuah perjanjian
yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan
tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun
atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

Sebelum lahirnya UU Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah Dana
Pensiun yaitu :
1. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang
dibayarkan dari cadangan perusahaan (book reserve) atau dari biaya
perusahaan (pay as you go).
2. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang
telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dan
telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah.
3. Program pensiun pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang
dikelola oleh PT. Taspen.
4. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT.
Asabri.

17