Page 7 - LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
P. 7
2. Otoritas Jasa Keuangan
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran
Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga
keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan
pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa
keuangan.
Tujuan OJK
Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu
sebagai berikut:
a) Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan
teratur, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
b) Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang
c) Dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat di
bidang jasa keuangan.
Fungsi OJK
Fungsi otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai penyelenggara
sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu dan integritas terhadap
semua kegiatan di bidang/sektor jasa keuangan.
Tugas OJK
Tugas Otoritas Jasa Keuangan, otoritas jasa keuangan bertugas
sebagai berikut:
a)Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang
perbankan.
b)Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang
pasar modal, dan
c) Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang
dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga
jasa keuangan lainnya.
2