Page 11 - E-Modul Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan Kelas 10

B. Tata Hukum Indonesia dan Kekuasaan Kehakiman

1. Tata Hukum Indonesia
Dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah pasti memliki

susunan atau tatanan yang pokok. Tatanan ini biasanya sudah memeiliki
standar yang di terapkan paa seluruh materi pembelajaran. Tidak berbeda juga

dalam materi pembelajaran kali ini terkait hukum di Indonesia. Di dalam hukum
yang di jalankan di Indonesia juga dikenal istilah tata hukum. Tata hukum suatu

negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga

tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara
kita berbeda dengan tata hukum Info Kewarganegaraan

negara manapun.
Sejarah tata hukum di Indonesia dibagi
Kata “tata hukum” adalah
kenjadi dua periode, yaitu
terjemahan dari kata recht orde
1. Pra-kemerdekaan
(Bahasa Belanda) yang berarti
a. Masa VOC (1602-1799)
memberikan tempat yang
b. Masa Besluiten Regering (1814-1855)
sebenarnya kepada hukum.
c. Masa Regering Reglement (1855-
“tata hukum Indonesia” ini
1926)
adalah tatanan atau susunan
d. Masa Indische Staatregeling (1926-
atau tertib hukum yang berlaku
1942)
di Indonesia. Tata hukum yang
e. Masa penjajahan Jepang (1942-1945)
berlaku pada suatu tempat dan
2. Pasca-kemerdekaan
waktu tertentu disebut dengan
a. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945-26
hukum positif atau ius
Desember 1949)
constitutum. Sedangkan hukum
b. Masa Konstitusi RIS (27 Desember
hukum yang akan berlaku atau 1949-16 Agustus 1950)

hukum yang dicita-citakan
c. Masa UUD Sementara 1950 (17
disebut ius constituendum.
Agustus 1950-4 Juli 1959)
(Abdoel Djamali,R., 2014:5).
d. Masa Kembali Kepada UUD 1945 (5
Tata hukum bertujuan untuk
Juli 1959-13 Oktober 1999)
mempertahankan, memelihara,
e. Masa Amandemen (21 Oktober 1999-
dan melaksanakan tertib hukum
Sekarang)
bagi masyarakat suatu negara

Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan 7